Partai politik gencar menentukan calon presidennya untuk bersaing dalam Pilpres 2014, mulai dari konvensi hingga penunjukan langsung. Sedikit berbeda, PKS menggelar Pemilu Raya (Pemira) untuk menentukan capresnya.
"Keputusan dari Election Update III adalah sosialisasi Pemira yang dilakukan PKS. PKS bukan melakukan konvensi atau Munas tapi Pemira. Ini cara PKS merespons gejolak dari bawah untuk memunculkan capres yang independen dari internal PKS," kata Sekjen PKS Taufik Ridho di JCC, Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Taufik menjelaskan, Pemira akan dijalankan Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang berada di bawah Majelis Syuro PKS. Anggota LPPK berisi 9 orang yang terdiri dari perwakilan Dewan Perwakilan Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, dan Dewan Syariah Pusat.
"Kegiatan Pemira capres di PKS akan dilangsungkan pada 29-30 November 2013. Diharapkan dapat menjaring aspirasi kader, simpatisan, dan masyarakat di wilayahnya," terang Taufik.
Ia menjelaskan, ada 22 tokoh yang akan menjadi kandidat. Namun, jumlah tersebut masih belum pasti. "Karena ada yang dicalonkan kader tapi menolak. Seperti Pak Fahri Hamzah dicalonkan di NTB, tapi katanya mau mengundurkan diri. Orang yang dicalonkan berhak mengundurkan diri," tandas Taufik. (Mut/Yus)
"Keputusan dari Election Update III adalah sosialisasi Pemira yang dilakukan PKS. PKS bukan melakukan konvensi atau Munas tapi Pemira. Ini cara PKS merespons gejolak dari bawah untuk memunculkan capres yang independen dari internal PKS," kata Sekjen PKS Taufik Ridho di JCC, Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Taufik menjelaskan, Pemira akan dijalankan Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang berada di bawah Majelis Syuro PKS. Anggota LPPK berisi 9 orang yang terdiri dari perwakilan Dewan Perwakilan Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, dan Dewan Syariah Pusat.
"Kegiatan Pemira capres di PKS akan dilangsungkan pada 29-30 November 2013. Diharapkan dapat menjaring aspirasi kader, simpatisan, dan masyarakat di wilayahnya," terang Taufik.
Ia menjelaskan, ada 22 tokoh yang akan menjadi kandidat. Namun, jumlah tersebut masih belum pasti. "Karena ada yang dicalonkan kader tapi menolak. Seperti Pak Fahri Hamzah dicalonkan di NTB, tapi katanya mau mengundurkan diri. Orang yang dicalonkan berhak mengundurkan diri," tandas Taufik. (Mut/Yus)