Kesepakatan Nasdem-PDIP: Disadap Australia, Pemerintah Tak Tegas

2 Partai politik, PDIP-Nasdem, bertemu untuk membahas soal skandal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat RI pada 2009 lalu. Kedua parpol sepakat, pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menyikapi aksi spionase Negeri Kanguru itu.

"Kita menyadari, ini sebuah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh negara tetangga, terlebih Australia. Pemerintah tidak tegas jika hanya memulangkan duta besar saja," kata Wasekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella di Kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Rio pun mendesak pemerintah lebih memikirkan soal kedaulatan Indonesia agar tak lagi diremehkan negara lain. Perlu langkah tegas selain 3 sikap yang dinyatakan Presiden SBY dalam konferensi persnya Rabu 20 November 2013 kemarin.

"Meminta kepada pemerintah lebih tegas ke Australia, tak hanya menarik duta besar, dan menarik 3 perjanjian saya, tak hapal perjanjiannya. Tapi lebih dari itu jangan mencoba-coba mengusik kedaulatan bangsa kita," cetus Rio.

Hal senada diungkapkan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, dan tak sepantasnya jika pemerintah ini disadap.

"Kita ini negera berdaulat, kita ingin perbaiki kedaulatan bangsa sendiri, yakni di antaranya berdaulat secara politik di negeri sendiri agar kuat menghadapi negara-negara lain dalam berpolitik," ujar Tjahjo.

Namun Tjahjo enggan membeber lebih lanjut mengenai pembahasan yang dilakukan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. "Ya hanya itu saja, nanti tunggu tanggal mainnya kita akan paparkan ke publik," pungkas Tjahjo. (Ndy/Mut)