BNPB dan 3 Kementerian Bahas Antisipasi Banjir dan Longsor

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng 3 Kementerian untuk membahas antisipasi banjir dan longsor pada musim penghujan 2013-2014. 3 Kementerian yang dilibatkan yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kesehatan.

"Khusus tingkat nasional, yang kami libatkan bukan hanya dari BMKG, tapi juga Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenkes, dan BNPB seluruh provinsi," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Hotel Red Top, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Rakernas ini dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi se-Indonesia, antara lain BPBD DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan utama rapat ini tak lain untuk membangun sistem koordinasi yang sinergi antarlembaga negara dalam penanggulangan banjir dan longsor di tingkat nasional.

Masing-masing Kementerian memiliki peran. Kementerian Pekerjaan Umum berwenang menyiapkan peta rawan banjir dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, juga berperan memantau ketinggian air sungai dan memberikan peringatan dini. "Peran masing-masing dilakukan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2012," papar Syamsul.

Sedangkan peran Kementerian Kesehatan, memberikan pertolongan serta bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir dan tanah longsor. "Kemenkes juga bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas paramedis dan obat-obatan dalam penanggulangan korban banjir dan tanah longsor," ungkapnya.

Khusus untuk BNPB, perannya adalah mengkoordinir kegiatan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana banjir dan longsor secara terpadu. BNPB juga melaksanakan fungsi komando dalam pengerahan sumber daya dan pengkoordinasian penanggulangan di tingkat nasional.

"Kita menyiapkan anggaran Rp 100 miliar serta dukungan logistik dan peralatan untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor di seluruh Indonesia sampai akhir 2013," pungkas Syamsul. (Ado/Ism)