Banyak Pengemis Tajir, Gubernur Jateng: Fenomenanya Sama

Fenomena pengemis tajir alias kaya raya yang memanfaatkan belas kasihan dari masyarakat untuk mendapatkan puluhan juta rupiah dalam beroperasi beberapa hari saja, kini kian marak mewarnai kehidupan sosial di Jakarta.

Ternyata, fenomena pengemis tajir tersebut tidak hanya terjadi di Ibukota saja, melainkan juga di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengakui di daerahnya banyak terjadi fenomena seperti itu. Lantaran banyak orang yang mengadu nasib di kota-kota besar. Mereka berdatangan dari daerah-daaerah lain dan menjadi pengemis.

"Ada fenomena itu sama, karena mereka juga datang dari banyak daerah. Di Jateng juga terjadi," kata Ganjar sebelum menghadiri rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Ganjar menjelaskan, banyaknya warga yang beradu nasib di kota-kota besar hingga akhirnya menjadi pengemis karena mereka sulit untuk mentransformasi dengan pekerjaan yang baru. Apalagi, pekerjaan mengemis itu tidak membutuhkan tenaga dan pikiran yang besar untuk mendapatkan uang banyak.

"Sekarang yang dilakukan Dinsos itu melakukan pembinaan. Dan sebenarnya, pertanyaannya apakah mereka nyaman tidak bekerja seperti itu? Karena kan itu kerjanya seperti itu, tapi setelah saya tanya sama mereka, hasilnya ya nyaman mereka," ungkap Ganjar.

Politisi PDIP ini menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengalkulasi berapa pendapatan para pengemis yang beredar di Jawa Tengah. Yang pasti, fenomena pengemis tajir itu juga merebak di provinsinya.

"Saya belum tahu kalo angka persisnya," cetus Ganjar.

Beda Dengan Jokowi

Meski fenomena pengemis tajir itu juga merebak di Jawa Tengah seperti yang terjadi di Jakarta, akan tetapi dirinya tak bisa membuat kebijakan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Lantaran, kata Ganjar, untuk Provinsi Jawa Tengah itu yang memiliki kewenangan lebih jauh dalam mengantisipasi merebaknya fenomena pengemis tersebut adalah pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan pemerintah Provinsi hanya bisa mengkoordinasikan saja dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Kalo kita itu kan beda sama DKI, yang punya kewenangan langsung itu pemerintah kabupaten dan kota. Kalau saya kan nggak bisa action seperti Mas Jokowi. Cuma kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota, bagaimana itu ditata. Bagaimana itu tidak di jalan. Dan saya sudah koordinasi dengn teman-teman bupati dan walikota untuk melakukan pembinaan itu," tukas Ganjar. (Tnt/Sss)