Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kini menjadi bintang di berbagai tempat. Tak terkecuali di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2013 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kartini, Jakarta Selatan hari ini. Pada kesempatan ini pria yang akrab disapa Jokowi itu mendapat pujian Ketua KPK Abraham Samad.
Jokowi dianggap mampu melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintahan DKI Jakarta. Samad bahkan berharap, 'virus' integritas Jokowi itu bisa menular ke kepala daerah lain. Mendapatkan pujian tersebut, Jokowi tampak biasa saja.
Menurutnya, upaya reformasi birokrasi yang dilakukan sederhana, yakni proses perekrutan pegawai dan kontrol.
"Memang harus dimulai dari rekrutmen di birokrasi, baik promosi juga persiapan terbuka. Senang-nggak senang itu berdasarkan proses yang benar, terbuka, seperti lelang jabatan," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Tidak hanya lelang jabatan camat dan lurah, kata Jokowi, program promosi dan seleksi terbuka itu juga dilakukan untuk jabatan lainnya. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini lelang jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas juga siap dilaksanakan.
"Setelah lelang jabatan camat lurah, sekarang lagi proses lelang puskesmas dan lelang kepala sekolah. Ke depan kita lakukan di semua tempat di semua jabatan, satu-per satu. Dan kita harapkan mendapatkan SDM pejabat yang betul-betul mau melayani masyarakat," kata Jokowi.
Selain itu, lanjut dia, dirinya juga membuat aturan yang bersifat memaksa jajarannya agar lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah dan membuat sistem online. "Bangun sistemnya, sistem yang memaksa dan harus diikuti birokasi kita."
"Seperti yang kita lakukan sistem online kepada pajak hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, kemudian pengadaan barang jasa. E-budgeting, kita paksa biroksi ikuti sistem yang dibangun," pungkas Jokowi.
Bila hal tersebut telah dilakukan, lanjut Jokowi, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan kontrol dan pengawasan ketat. pengawasan tidak hanya melakukan audit data, namun juga melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
"Manage kontrol yang harus diperkuat, ini harus di cek. Tidak hanya data, tapi di lapangan turun langsung."
"Itu kenapa makanya saya tiap hari ke lapangan, cek ke kelurahan, cek langsung gimana pelayanan masyarakat. Itu nggak bisa dilakukan hanya setahun sekali, harus harian, mingguan," tegas Jokowi. (Rmn)
[Baca juga: Jokowi `Sulap` Rawa Babon Jadi Waduk]
Jokowi dianggap mampu melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintahan DKI Jakarta. Samad bahkan berharap, 'virus' integritas Jokowi itu bisa menular ke kepala daerah lain. Mendapatkan pujian tersebut, Jokowi tampak biasa saja.
Menurutnya, upaya reformasi birokrasi yang dilakukan sederhana, yakni proses perekrutan pegawai dan kontrol.
"Memang harus dimulai dari rekrutmen di birokrasi, baik promosi juga persiapan terbuka. Senang-nggak senang itu berdasarkan proses yang benar, terbuka, seperti lelang jabatan," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Tidak hanya lelang jabatan camat dan lurah, kata Jokowi, program promosi dan seleksi terbuka itu juga dilakukan untuk jabatan lainnya. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini lelang jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas juga siap dilaksanakan.
"Setelah lelang jabatan camat lurah, sekarang lagi proses lelang puskesmas dan lelang kepala sekolah. Ke depan kita lakukan di semua tempat di semua jabatan, satu-per satu. Dan kita harapkan mendapatkan SDM pejabat yang betul-betul mau melayani masyarakat," kata Jokowi.
Selain itu, lanjut dia, dirinya juga membuat aturan yang bersifat memaksa jajarannya agar lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah dan membuat sistem online. "Bangun sistemnya, sistem yang memaksa dan harus diikuti birokasi kita."
"Seperti yang kita lakukan sistem online kepada pajak hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, kemudian pengadaan barang jasa. E-budgeting, kita paksa biroksi ikuti sistem yang dibangun," pungkas Jokowi.
Bila hal tersebut telah dilakukan, lanjut Jokowi, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan kontrol dan pengawasan ketat. pengawasan tidak hanya melakukan audit data, namun juga melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
"Manage kontrol yang harus diperkuat, ini harus di cek. Tidak hanya data, tapi di lapangan turun langsung."
"Itu kenapa makanya saya tiap hari ke lapangan, cek ke kelurahan, cek langsung gimana pelayanan masyarakat. Itu nggak bisa dilakukan hanya setahun sekali, harus harian, mingguan," tegas Jokowi. (Rmn)
[Baca juga: Jokowi `Sulap` Rawa Babon Jadi Waduk]
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.