Kecelakaan kereta commuter line dengan truk bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) di pintu perlintasan Teluk Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk dunia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mendukung PT Kereta Api Indonesia (KAI) menutup seluruh perlintasan kereta yang ilegal di wilayah Jakarta.
"Perlintasan liar itu harus ditutup semuanya. Makanya, kita dukung PT KAI untuk menutupnya. Ini kan kewenangan mereka," ujar pria yang disapa Ahok tersebut di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/12/2013).
Ia berharap PT KAI menutup semua jalan perlintasan dengan tembok pembatas. Sementara untuk menutup jalan, merupakan wewenang Pemprov DKI. Namun ketika perlintasan sudah ditutup, ia berharap tidak ada lagi warga yang tiba-tiba melakukan pembongkaran.
Maka itu, lanjut Ahok, guna mengantisipasi terulangnya tragedi maut di perlintasan kereta, menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kuncinya ada pada penegakan hukum.
"Saya bilang, bukan hanya kamu jaga. Kamu tutup saja. Tembokin, kita dibongkar perlintasannya. Kenapa itu jadi persoalan? Karena tidak ada penegakan hukum," kata Ahok.
Selain mendukung PT KAI menutup perlintasan liar, Ahok juga menyarankan agar setiap perlintasan liar dipasang Closed Circuit Television (CCTV) untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran. "CCTV ini gunanya untuk mengetahui siapa-siapa saja oknum yang suka melanggar lalu lintas, lewat sembarangan di perlintasan itu."
"Nanti wajahnya akan terekam, dicocokkan dengan data, lalu kita bisa kenakan denda atau blokir langsung STNK-nya," pungkas Ahok. (Rmn/Sss)
[Baca juga: Keluarga Masinis Kereta Berniat Uji DNA]