Puluhan miliar rupiah akan digelontorkan untuk penutupan lokalisasi Dolly dan sejumlah kompleks pelacuran lain di Kota Surabaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, dana itu berasal dari tiga sumber yaitu Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat.
Pemkot Surabaya, kata Sonhaji, akan menyiapkan Rp 25 miliar untuk kegiatan pelatihan, pembangunan fasilitas umum, dan lainnya. Sedangkan Pemprov Jatim menyiapkan Rp 1 miliar lebih bagi keluarga mantan mucikari.
Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyiapkan anggaran Rp 858 juta untuk stimulus modal para mantan pekerja seks komersial (PSK).
Sonhaji menerangkan, untuk pembangunan fasilitas umum, pemkot menyertakan Rp 5 miliar sebagai modal awal. Dana itu akan digunakan untuk membeli wisma yang lantas dibangun fasilitas umum berupa taman dan fasilitas olahraga.
"Angka tersebut rinciannya untuk lokalisasi Klakah Rejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Belum termasuk Dolly karena masih dikaji lebih detail mengenai kebutuhan persisnya," kata Sonhaji di Surabaya, Rabu (11/12/2013).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Supomo mengatakan, Pemkot Surabaya menggunakan Perda 7/1999 sebagai dasar hukum melakukan rehabilitasi kawasan eks lokalisasi tersebut.
Dalam perda itu dijelaskan, bangunan di wilayah Surabaya dilarang digunakan sebagai tempat asusila. Untuk itu, pihaknya gencar membekali para pekerja seks komersial untuk beralih profesi.
Dolly atau Gang Dolly adalah kawasan pelacuran di daerah Jarak, Surabaya. Konon lokalisasi ini merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.
Lokalisasi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan saat itu dikelola seorang perempuan Belanda bernama Dolly van der Mart. (Ali/Yus)
[baca juga: Lokalisasi Dolly Ditutup Sebelum Ramadan 2014]
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, dana itu berasal dari tiga sumber yaitu Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Pemerintah Pusat.
Pemkot Surabaya, kata Sonhaji, akan menyiapkan Rp 25 miliar untuk kegiatan pelatihan, pembangunan fasilitas umum, dan lainnya. Sedangkan Pemprov Jatim menyiapkan Rp 1 miliar lebih bagi keluarga mantan mucikari.
Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyiapkan anggaran Rp 858 juta untuk stimulus modal para mantan pekerja seks komersial (PSK).
Sonhaji menerangkan, untuk pembangunan fasilitas umum, pemkot menyertakan Rp 5 miliar sebagai modal awal. Dana itu akan digunakan untuk membeli wisma yang lantas dibangun fasilitas umum berupa taman dan fasilitas olahraga.
"Angka tersebut rinciannya untuk lokalisasi Klakah Rejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Belum termasuk Dolly karena masih dikaji lebih detail mengenai kebutuhan persisnya," kata Sonhaji di Surabaya, Rabu (11/12/2013).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Supomo mengatakan, Pemkot Surabaya menggunakan Perda 7/1999 sebagai dasar hukum melakukan rehabilitasi kawasan eks lokalisasi tersebut.
Dalam perda itu dijelaskan, bangunan di wilayah Surabaya dilarang digunakan sebagai tempat asusila. Untuk itu, pihaknya gencar membekali para pekerja seks komersial untuk beralih profesi.
Dolly atau Gang Dolly adalah kawasan pelacuran di daerah Jarak, Surabaya. Konon lokalisasi ini merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.
Lokalisasi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan saat itu dikelola seorang perempuan Belanda bernama Dolly van der Mart. (Ali/Yus)
[baca juga: Lokalisasi Dolly Ditutup Sebelum Ramadan 2014]