Pindah Ibukota ala Jokowi, Ical: Perlu!

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung usulan Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi yang memunculkan kembali wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta. Jokowi menyarankan Ibukota bisa dipindahkan di lahan baru seluas 5.100 hektar hasil reklamasi untuk pembangunan Giant Sea Wall.

"Saya kira (pemindahan Ibukota) diperlukan," ujar Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Meski mendukung pemindahan Ibukota, Ical mengakui tidak mudah untuk merealisasikannya. Menurutnya, butuh perencanaan yang jelas, karena setiap masa kepemimpinan selalu berbeda lokasi pemindahan.

"Itu ya tergantung perencanaan, zaman Bung Karno mau di Kalteng, zaman Pak Harto mau ke Jonggol. Dan juga perlu ditentukan nanti antara pusat dan DPR," katanya.

Ical menambahkan jika dirinya terpilih menjadi presiden, pemindahan Ibukota menjadi hal yang akan dikaji dengan serius. Tak hanya itu, pendalaman dari segala sisi akan diperhitungkan.

"Nanti kita minta untuk diputuskan dari berbagai kajian. Keputusannya akan diambil diam-diam. Kalau nggak, nanti jadinya spekulasi," tandas Ical.

Ide Jokowi

Jokowi menilai sangat mungkin kawasan reklamasi pantai dijadikan sebagai ibukota atau menjadi pusat pemerintahan baru. Namun demikian, pemerintah pusat harus mengeluarkan biaya untuk membeli lahan. Sebab reklamasi pantai dilakukan oleh pihak swasta.

Terlebih, menurut Jokowi, pembangunan kawasan baru ini akan sangat baik. Karena semua dimulai dari awal, sehingga utilitas bisa diatur sedemikian rupa. Karena itu, akan sangat tepat bila kawasan reklamasi tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

"Perencanaannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhan," tandas Jokowi. (Adi/Sss)