Pengamat: Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono Sudah Mandul

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoynon (SBY)-Boediono sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan, kekuatan partai koalisi untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah sudah mandul.

"Setgab memang masih ada? Koalisi ini nggak jalan. Koalisi ini hanya menamakan dirinya setgab tetap tidak berjalan alias mandul," kata Siti saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Hal tersebut, kata Siti, dapat terlihat dari ketidak kompakan para partai koalisi di parlemen dalam mendukung kebijakan pemerintah seberti menyetujui terbitnya Perppu No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) menjadi undang-undang.

"Memang secara kesepakatan ada koalisi, tapi secara fakta jalan masing-masing. Bahkan, saling menyerang dan saling berhadapan, ibaratnya lagi gulat sumo," ungkapnya.

Padahal, seharusnya sistem pemerintahan saat ini bisa berjalan mulus terutama terkait kebijakan pemerintah. Karena dalam hitungan diatas kertas, Pemerintahan SBY-Boediono memiliki kekuatan politik sebanyak 70% dalam melancarkan kebijakannya.

"Koalisi yang dibangun atas asumsi bahwa dari 9 partai ada 6 partai yang bergabung itu seharusnya pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya secara lancar tapi semua itu asumsi saja dan ini ada kesalahan dalam format koalisi kita," imbuhnya.

Maka itu, kata Siti, pihaknya mengusulkan agar ke depan terjadi perampingan partai politik (parpol). Agar partai koalisi nantinya dapat terformat dengan baik, yang berjuang atas dasar ideologi atau platform yang sama dalam menjalankan pemerintahan.

"Karena kalau koalisi sumbu pendek ini ya jelas pendek, cepat bergabungnya cepat juga meledaknya," tukasnya. (Adm/Rmn)

Baca juga:
Demokrat Bantah Setgab Koalisi Bubar