PDIP tidak berniat merebut kekuasaan Ratu Atut Chosiyah, meski Gubernur Banten itu telah berstatus tersangka suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, kader PDIP Rano Karno saat ini menjabat Wakil Gubernur Banten.

"Yang jelas bahwa PDIP tidak pernah berkeinginan untuk mendapatkan kewenangan, kekuasaan itu dengan cara menurunkan orang lain," ujar politisi senior PDIP Pramono Anung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/12/2013).

Namun, tambah Pramono, jika ke depan Ratu Atut berhalangan memimpin Banten karena terjerat kasus suap, maka mau tidak mau PDIP maupun Rano Karno yang menjadi wakil gubernur harus siap.

"Kalau orang itu sudah kena tindak pidana korupsi dan kemudian katakanlah sudah melakukan pelanggaran, maka mau tidak mau ya harus siap," ujar Pramono.

"Seseorang kalau sudah maju sebagai gubernur atau wagub, maka kalau kemudian gubernur berhalangan, apapun, pasti sebagai wakil orang harus siap, bersedia," tambah dia.

Pramono mengaku PDIP hingga kini belum melakukan komunikasi dengan Partai Golkar selaku partai yang mengusung Ratu Atut. "Belum ada itu," tutur mantan Sekjen PDIP ini.

Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Ratu Atut diduga turut serta dalam suap yang diberikan oleh adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar. (Eks/Ism)


Baca Juga:
PDIP Ingin 'Rebut' Banten, Pengamat: Rano Karno Harus Berkeringat
Atut Tersangka, PDIP: Beri Kesempatan Rano Karno Naikkan Suara
Atut Tersangka, PDIP: Rano Karno Otomatis Gubernur Banten