Pemprov DKI Gagal Bangun 200 Rusun Tahun Ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, penyelesaian sebanyak 200 blok rumah susun (rusun) yang ditargetkan selesai akhir tahun ini tidak tercapai. Lebih dari setengahnya belum juga rampung pembangunannya. Akibatnya, relokasi warga dari proyek normalisasi waduk dan sungai pun terhambat.

"Ya memang tidak tercapai seluruhnya. Masalah utamanya itu karena tanah dan anggaran untuk membangun," ujar pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Ahok menyatakan, perampungan lebih dari setengah blok rusun itu akan diteruskan pembangunannya tahun depan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan DKI Jonathan Pasodung mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses pembebasan lahan. Salah satunya tanah di sekitar rusun Marunda yang juga akan dilakukan penambahan blok.

"Upaya pembebasan tanah ini bukan masalah mudah. Banyak hal yang menghambat terutama bila terkait masalah sengketa kepemilikan tanah. Proses hukum ini selalu memakan waktu yang lama," kata Jonathan.

Hingga menjelang akhir tahun ini, sebanyak 3.600 kepala keluarga (KK) telah menempati rusun yang disediakan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Sebagian penghuni rusun itu adalah para warga yang menjadi korban penggusuran lahan normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI. (Ndy/Ism)