Golkar: Penahanan Ratu Atut Harus Jauh dari Unsur Politik

Partai Golkar merasa prihatin dengan penahanan Gubernur Banten ratu Atut Chosiyah. Namun Golkar menghormati tindakan hukum yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

"Partai Golkar prihatin atas musibah yang menimpa kadernya, tetapi Golkar menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan di KPK," ujar Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari kepada Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Hajriyanto menjelaskan, Golkar menghargai sikap kooperatif dan ketegaran Atut dalam menghadapi proses hukum tersebut. Bagi Golkar, yang penting keputusan KPK diambil dari dasar hukum yang kuat.

"Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif, rasional, berdasarkan alat-alat bukti yang kuat, dan jauh dari unsur-unsur politik," kata Wakil Ketua MPR itu.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Nurul Arifin menuturkan, Golkar selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Namun, ia meminta agar KPK melakukan langkah hukum dengan menjunjung transparansi dan adil.

Terhadap Atut, lanjut Nurul, Golkar akan menyediakan bantuan hukum jika diperlukan. "Biarkan hukum bekerja dan kami menghormatinya. DPP mempersiapkan Bapak Muladi--bidang hukum di Golkar-- untuk mengawasi jalannya poses ini," tandas Nurul.

Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar pada 16 Desember yang lalu. Politisi Golkar itu langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. (Don/Eks)

Baca juga:
Gara-gara 'Jumat' Keratamat, Ratu Atut Tak Bisa Tidur
Ratu Atut Sempat 'Menawar' Saan Akan Ditahan
'Istana' Ratu Atut di Pondok Bambu