Rano Karno Dijegal `Legislatut`?

Tak ada pilihan lain selain menjadikan Wagub Banten Rano Karno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten. Selagi Sang Gubernur Ratu Atut Chosiyah mendekam di dalam penjara. Adakah yang ingin menjegalnya?

'Sang Ratu' tersandung status tersangka yang dilekatkan KPK padanya dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Atut meringkuk di sel Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Namun menjelang ditetapkannya Rano sebagai Plt Gubernur Banten, muncul gerakan untuk menggagalkan langkah politisi PDIP itu.

"Ada beberapa telepon yang mengajak saya gabung untuk menolak Rano, karena dia bukan asli Banten," ujar Jubir Keluarga Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan di Jakarta, Sabtu 21 Desember 2013. Tak disebutkan siapa yang meneleponnya.

Muncul spekulasi akan ada aksi demo yang dilakukan para pendukung Atut. Meski begitu Fitron menggarisbawahi, bila ada pemberontakan, itu bukan dari kubu Atut.

"Saya nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Yang pasti Ibu selalu mengharapkan Banten kondusif," jelas Fitron.

Fitron menjelaskan, bila selama ini ada demo-demo yang terjadi di Banten bukan dilakukan orang-orang suruhan Atut. "Sejak awal Ibu tidak pernah menggerakkan massa. Tapi banyak orang yang simpatik ingin bantu, padahal Ibu tidak mau," jelasnya. "Jadi saya harap semua berjalan kondusif," tandas Fitron.

Legislatut

Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Dahnil Anzar mengungkap, dinasti politik Ratu Atut Chosiyah tak hanya bermain di eksekutif. Gubernur Banten itu juga kuat di legislatif.

"Kesalahan nggak hanya di dinasti rente, karena banyak terlibat di situ. Misal di Banten, nggak ada legislatif, yang ada tapi legislatut," ujar Dahnil.

Legislatut, jelas Dahnil, untuk urusan anggaran, sehingga bukan DPRD Banten yang mempunyai wewenang mencairkan anggaran. Tapi bagian dari keluarga Atut. "Yang ada hak budget itu Mr Wawan (Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut), bukan DPRD Banten," katanya.

Asumsi Banten dikuasai Golkar pun ditampiknya. Menurutnya, Banten dikuasi figur Atut. "Banten dikuasai Golkar? Bukan, itu dikuasai Atut, nggak cuma kendalikan Golkar, tapi kendalikan semua partai. Banyak caleg nggak dari Golkar dibiayai Atut," ungkap Dahnil.

Oleh sebab itu, jarang terlihat kinerja DPRD Banten untuk kesejahteraan rakyat di sana. Barulah setelah Atut ditahan, lanjut Dahnil, kinerja legislatif terasa. "Tapi begitulah politisi, baru sekarang mereka nyerang, cuci tangan," pungkas Dahnil.

Mega 'Pasang Badan'

Siapapun yang mencoba menjegal Rano, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 'pasang badan'. Apalagi mengingat Ratu Atut-Rano Karno merupakan paket untuk Banten.

"Pak Rano Karno ya Pak Rano Karno, ketika kami memasangkan itu kan sebuah paket. Bahwa kalau nanti terjadi sesuatu hal, apakah itu bupatinya, gubernurnya, maka tentunya yang akan menjadi penggantinya, artinya ya wakilnya," ujar Mega.

Kendati begitu, sebagai partai pengusung Rano Karno, kata Megawati, PDIP akan tetap berkomunikasi dengan Partai Golkar yang merupakan pengusung Ratu Atut.

Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga meyakini tidak akan ada penolakan terhadap Rano, apalagi penjegalan. Sebab Rano juga pilihan masyarakat Banten.

"Kan rakyat Banten yang pilih Atut dan Rano. Kalau menolak berarti Bu Atut dan Rano kalah dalam Pilkada. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak berkenan, wajar-wajar saja," ujar Eriko.

PDIP, tegas Eriko, tidak memiliki skenario menunggu kejatuhan Atut untuk bisa menaikkan Rano menjadi Gubernur Banten. Sehingga tak perlu dipermasalahkan. Proses administrasi pemerintahan harus berjalan.

Penjegalan Ribet

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menjelaskan, Rano yang akan mengerjakan tugas-tugas gubernur selama Atut fokus pada masalah hukum, sudah diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Golkar sebagai partai akan mematuhi hukum yang ada.

"Saya pastikan itu tak ada (penjegalan Rano), kepala daerah itu pejabat yang dipilih rakyat. Partai tak bisa campur tangan, itu jadi domain rakyat dan pemerintah," tegas Tantowi.

"Ada mekanisme. Tak adalah penjegalan dari partai, ngapain? Kalau mekanisme Atut nonaktif, maka sesuai UU wagub yang naik. Kenapa harus kita persoalkan, jangan dibikin ribet," imbuh Tantowi yang juga musisi country ini.

Senada dengan Tantowi, Eriko menilai isu penjegalan Rano tak seharusnya mencuat. Apalagi posisi Rano yang dikenal sebagai pemeran sinetron Si Doel itu hanyalah sebagai Plt Gubernur Banten, bukan gubernur sebenarnya.

"Namanya tugas Wagub kan ban serep. Kalau gubernur nggak bisa, ya wakilnya. Itu aturan hukum dan undang-undang. Tidak mungkin dilanggar. Jadi belum menggantikan, tapi menjalankan tugas gubernur sementara waktu, karena Ibu Atut terkena masalah hukum," pungkas Eriko. (Sss)

Baca juga:

Ratu Atut Ditahan, Rano Karno Bakal Dijegal Jadi Gubernur Banten

Megawati Nyatakan Rano Karno Tak Bisa Dijegal Gantikan Atut

Isu Dijegal Pro-Atut, PDIP: Rano Karno Juga Pilihan Banten

Tantowi Yahya Golkar: Tak Ada Penjegalan Rano Karno

Eriko PDIP: Tak Perlu Dijegal, Rano Karno Cuma Ban Serep