Suara Hati dan Keresahan Guru Terdampak MBG

Liputan6.com, Jakarta - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejak diberlakukan pada 6 Januari 2025, program ini kerap jadi sorotan publik.

Tak hanya berkaitan dengan isu kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Belakangan muncul dampak lain yang tak kalah serius. Sejumlah guru mengaku terdampak kebijakan tersebut, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Fakta itu terungkap dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mempersoalkan penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan karena dinilai berdampak pada mata pencaharian para tenaga pendidik.

Iman Zanatul Haeri secara lugas menceritakan kondisi yang dihadapi para guru setelah program MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Iman merupakan salah satu pemohon dalam perkara Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Dia juga berprofesi sebagai guru. Menurutnya, kebijakan itu berdampak besar terhadap guru PPPK paruh waktu maupun honorer.

Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) itu mengaku menerima banyak laporan dan keluhan terkait kesejahteraan tenaga pendidik setelah program MBG dijalankan.

“Setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga dan juga guru honorer," katanya dalam persidangan, Senin (15/6/2026).

Iman merinci, ada laporan mengenai guru PPPK yang dirumahkan atau kontraknya tidak diperpanjang. Tak sedikit pula guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji lebih rendah setelah memperoleh surat keputusan pengangkatan.

“Guru honorer yang sudah terangkat menjadi PPPK paruh waktu juga gajinya di bawah gaji honorer,” kata Iman.

Selain itu, ada guru honorer yang harus memilih salah satu sumber pendapatan, antara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ada pula guru madrasah swasta yang sebelumnya dijanjikan akan diangkat menjadi PPPK, namun penyaluran TPG mereka justru ditangguhkan.

“Di Tuban ada 39 guru PPPK diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali,” ungkapnya.

Iman juga mencontohkan kondisi guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji sangat rendah. Menurutnya, sejak program MBG masuk ke anggaran pendidikan, banyak laporan terkait kesejahteraan guru yang memprihatinkan.

Di Cianjur, Jawa Barat, misalnya. Guru PPPK paruh waktu hanya menerima gaji Rp 300 ribu per bulan. Sementara di Sumedang, guru PPPK paruh waktu hanya memperoleh sekitar Rp 50 ribu per bulan sebelum dipotong iuran BPJS.

“Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar, ada guru PPPK paruh waktu digaji Rp 500.000 per bulan. Di Sumedang itu Rp 50.000,” kata Iman.

Iman juga melakukan survei terhadap 239 guru honorer dan PPPK paruh waktu. Mereka diminta menyampaikan pengalaman terkait dampak kebijakan anggaran pendidikan yang sebagian dialokasikan untuk program MBG.

Mayoritas respons yang diterima bernada miring. Para guru mengaku mengalami peningkatan beban kerja akibat program tersebut. Lebih miris lagi, waktu mengajar mereka berkurang karena harus menjalankan tugas-tugas nonpembelajaran.

Sementara itu, penghasilan yang diterima dinilai sangat minim. Belum lagi adanya keterlambatan pembayaran gaji atau honorarium, berkurangnya fasilitas pendidikan, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, hingga menyempitnya peluang pengangkatan menjadi PPPK.

“Beberapa responden guru PPPK paruh waktu bahkan belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada Desember 2025,” ungkapnya.

Selain persoalan kesejahteraan, pelaksanaan MBG juga membuat guru terlibat dalam proses distribusi makanan. Mulai dari mengawasi pembagian makanan hingga melakukan pencatatan distribusi.

Akibatnya, efektivitas kegiatan belajar mengajar dinilai terganggu. Pasalnya, ompreng atau wadah makanan MBG kerap datang saat jam pelajaran berlangsung sehingga menyita waktu guru dan siswa.

Sederet persoalan yang dihadapi kalangan pendidik itu membuat banyak guru merasa kelelahan. Namun, mereka mengaku bingung harus menyampaikan keluhan kepada siapa. Sebab, pihak-pihak yang dianggap dapat menampung aspirasi mereka dinilai juga terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentara punya dapur SPPG. Kami ingin melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG,” ujar Iman.