Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak 50 persen untuk jasa kesenian, hiburan, dan tontonan film nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri film dan menempatkan Jakarta sebagai kota sinema.

Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak atas Jasa Kesenian, Hiburan, dan Tontonan Film Nasional.

Menurut Pemprov, keputusan ini dirumuskan setelah diskusi dengan asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

"Keringanan 50 persen tersebut dapat menjadi insentif bagi rumah produksi. Dengan demikian, rumah produksi diharapkan dapat lebih banyak memproduksi film," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Pramono menjelaskan pengurangan pajak itu akan dikembalikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk pengembangan ekosistem perfilman.

Dana itu digunakan untuk pengembangan ekosistem perfilman, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional.

"Kami berharap insentif ini membuat insan perfilman, khususnya di Jakarta, semakin bersemangat menjadikan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia," ujar Pramono.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Pemprov berupaya menyederhanakan proses perizinan produksi film dan konten.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah produksi film di Jakarta, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Melalui Jakarta Film Commission di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board) lewat Strategic Business Unit Perfilman, layanan Filming in Jakarta disiapkan untuk mendukung kemudahan produksi film nasional maupun internasional.