Kenaikan Elpiji, Politisi PDIP: Pertamina Tak Patut Murni Bisnis

Kebijakan PT Pertamina dalam menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi tabung 12 kilogram, dinilai Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina seharusnya tidak mengambil langkah yang hanya berorientasi bisnis dan mengesampingkan tugas utamanya melayani rakyat.

"Saya menyesalkan argumen pihak Pertamina yang pertimbangannya sangat komersial. Pertamina tidak responsif terhadap situasi negeri saat ini," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/1/2014).

Ia juga menganggap kenaikan harga elpiji yang mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu dengan dalih turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebagai internasionalisasi harga elpiji oleh PT Pertamina.

Pengajuan alasan tersebut, lanjut Eva, sama sekali tidak mencerminkan Pertamina sebagai badan usaha pemerintah yang peduli kepada rakyat.

"Mentalitas BUMN yang ditunjukkan oleh Pertamina adalah murni bisnis. Masak harga di Indonesia mau disamakan dengan di luar?" cetus Eva.

Maka, ia pun berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi antara Wakil Presiden Boediono dengan Dirut PT Pertamina berserta sejumlah menteri, dapat menghasilkan solusi terbaik untuk rakyat. Bahkan, kalau bisa kebijakan tersebut dicabut dan harga elpiji kembali diratakan.

"Ya, solusinya harus rasional. Kalau perlu kenaikan itu harus dicabut. Karena kebijakan itu kacau," tandasnya. (Tya)