Perseteruan antara kubu Anas Urbaningrum, dalam hal ini Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana berlanjut. Juru Bicara PPI Ma'mun Murod Al Barbasy menilai Denny tidak memiliki kecerdasan seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.
"Kalau Joko Suyanto itu cerdas, tidak memperpanjang (masalah ini). Kan hanya Denny saja yang memperpanjang, termasuk Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) juga mulai ingin memperpanjang," kata Ma'mun Murod di markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (8/1/2014).
Hal itu karena permintaan maafnya dianggap tidak tulus oleh Denny. Atas dasar itu, dia pun balik mempertanyakan apa arti tulus di mata Denny yang pernah menjadi aktivis antikorupsi dari Yogyakarta tersebut.
Advertisement
"Apa yang dimaksud tulus dalam pengertian Denny," katanya.
Murod pun geram dinilai tidak tulus meminta maaf. Dia kemudian mengungkit, sewaktu Denny menjadi aktivis beberapa tahun silam pernah berkoar tentang sumber korupsi berpusat di pusaran Istana Negara.
Akan tapi pada akhirnya Denny terkesan bungkam tak lagi kritis kala ditarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hukum. "Apakah dulu saat bilang Istana sumber korupsi itu tulus?" ujar Murod.
Murod mengatakan, permintaan maaf itu disampaikan lantaran kabar pertemuan SBY dengan Bambang dan Denny di Cikeas, Bogor, Jawa Barat hanya sebatas informasi yang didapat dari masyarakat. Karena itu, saat ini dia sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait pertemuan tersebut agar tidak menjadi fitnah.
Murod menyatakan, sudah melakukan apa yang diminta Denny, terutama untuk meminta maaf. Namun, kalau permintaan maaf itu tetap tidak diterima, dia menilai Denny sebagai orang yang angkuh.
"Saya ini bukan anak kecil. Kalau seperti itu, cermin arogan dari Denny," ucap Murod. (Osc/Mvi)
Baca juga:
Dituduh ke Cikeas, Bambang Widjojanto: Jangan Main-main!
Loyalis Anas: 100 Wamenkumham pun Saya Tidak Takut
Loyalis: Kenapa Tukang Sampah Anas Diperiksa KPK?