Tuntutan Atut Mundur, 2 Kekuatan `Bertarung` di DPRD Banten

Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Taufiqurrahman mengaku, ada 2 kekuatan di DPRD Banten terkait permasalahan tugas dan kewenangan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. Karena itu, pihaknya menyambangi Menteri Dalam Negeri untuk berkonsultasi.

"Tadi kami sampaikan di dalam (pertemuan), bahwa sekarang ini di DPRD Banten ada 2 kekuatan politik," ujar pria yang karib disapa Taufiq itu usai pertemuan di Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Menurut Taufiq, kedatangan DPRD Banten atas permintaan rekan sejawat mereka itu bertujuan membahas pelimpahan kewenangan dan tugas gubernur Banten. Sebab, di DPR saat ini sedang 'pecah', ada yang mendesak agar Atut mundur sebagai gubernur, dan sebaliknya.

"Hari ini kita memang diminta untuk bertemu langsung dengan Mendagri. Karena di DPRD Banten ada yang menghendaki gubernur mundur, ada yang normatif. Dan kita sampaikan kepada pak menteri, ada 2 fraksi yang sudah menyatakan meminta gubernur mundur. Tapi Mendagri minta waktu," ujarnya.

Kendati demikian, Taufiq enggan menjelaskan maksud meminta waktu tersebut. "Tanya ke Mendagri dong. Kita sudah mendesak. Intinya Mendagri harus paham, harus mengerti filosofinya orang Banten. Karena orang-orang Banten itu ada yang mau, ada yang nggak mau (Atut) mundur. Itu persoalannya. Itu yang sudah saya sampaikan ke Mendagri."

Taufiq menambahkan, sejauh ini desakkan agar Atut mundur sudah didukung 2 fraksi, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura. "Sebentar lagi mungkin PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mungkin," pungkas Taufiq. (Rmn/Yus)

Baca juga:

DPRD Banten Minta Mendagri Bantu Temui Ratu Atut
Tunggu Atut Bikin Surat Pelimpahan, Mendagri Belum Angkat Rano
Atut Diduga Minta Fee dengan Memaksa Pengadaan Alkes Banten
DPRD Banten Temui Mendagri Bahas Ratu Atut