Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai sulit lepas dari jeratan hukum. Sebab, dia menjadi tersangka untuk 3 kasus sekaligus. Mulai dari korupsi penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, pengadaan alat kesehatan, hingga kasus gratifikasi. Tak hanya Atut, Partai Golkar sebagai penyangga gerak politiknya dinilai juga akan menerima dampak.
"Tentu saja kasus Atut ini akan dengan sendirinya makin memerosotkan nama Golkar, khususnya di Banten," ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2014).
Ray juga melihat sejauh ini Atut masih menampuk kekuasaan di Provinsi Banten melalui keluarganya. Meski secara fisik tubuh Atut berada di balik jeruji Rutan KPK, secara kewenangan tetap ada di tangannya. Golkar sendiri menurutnya terkesan tak berani meminta Atut mundur dari jabatannya.
"Partai Golkar yang harus mendesak Atut untuk segera mengundurkan diri. Tapi ini juga sulit, bukan saja karena Partai Golkar bersikap lemah lembut kepada para terdakwa korupsi yang juga kadernya, tetapi karena pengaruh Atut di Golkar masih cukup kuat," jelas Ray.
Jika hal itu yang terjadi, dia melihat elektabilitas Partai Golkar di Banten akan terjun bebas. Sebab, masyarakat akan melihat Golkar dari sisi negatif sebagai partai yang tidak pro-pemberantasan korupsi.
"Implikasinya, Golkar akan menerima tone negatif dari kasus ini. Jelas ini akan berlanjut terus sampai pemilu legislatif. Tapi, apa mau dikata, nampaknya Golkar lebih menginginkan menghormati tersangka korupsi daripada rakyat Banten," pungkas Ray. (Ado)
"Tentu saja kasus Atut ini akan dengan sendirinya makin memerosotkan nama Golkar, khususnya di Banten," ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2014).
Ray juga melihat sejauh ini Atut masih menampuk kekuasaan di Provinsi Banten melalui keluarganya. Meski secara fisik tubuh Atut berada di balik jeruji Rutan KPK, secara kewenangan tetap ada di tangannya. Golkar sendiri menurutnya terkesan tak berani meminta Atut mundur dari jabatannya.
"Partai Golkar yang harus mendesak Atut untuk segera mengundurkan diri. Tapi ini juga sulit, bukan saja karena Partai Golkar bersikap lemah lembut kepada para terdakwa korupsi yang juga kadernya, tetapi karena pengaruh Atut di Golkar masih cukup kuat," jelas Ray.
Jika hal itu yang terjadi, dia melihat elektabilitas Partai Golkar di Banten akan terjun bebas. Sebab, masyarakat akan melihat Golkar dari sisi negatif sebagai partai yang tidak pro-pemberantasan korupsi.
"Implikasinya, Golkar akan menerima tone negatif dari kasus ini. Jelas ini akan berlanjut terus sampai pemilu legislatif. Tapi, apa mau dikata, nampaknya Golkar lebih menginginkan menghormati tersangka korupsi daripada rakyat Banten," pungkas Ray. (Ado)
Baca juga:
Soal Atut, Mendagri Dorong DPRD Banten Temui KPK
Temui Mendagri, DPRD Banten: Belum Ada Surat KPK Nonaktifkan Atut
Tuntutan Atut Mundur, 2 Kekuatan `Bertarung` di DPRD Banten
Mendagri Ratu Atut Belum Dinonaktifkan
Tunggu Atut Bikin Surat Pelimpahan Mendagri Belum Angkat Rano