Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Hanura Susaningtyas Nefo H Kertopati mengatakan, pihaknya setuju agar pemerintah segera membeli satelit khusus militer. Satelit itu untuk mengantisipasi penyadapan pihak asing.
"Komisi I pada prinsipnya setuju pembelian satelit khusus militer," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Ia menilai, satelit yang dimiliki Indonesia saat ini kondisinya sudah parah dan rentan disadap. Namun, terkait hal tersebut Nuning menyebutkan, pelaksanaannya masih dibahas.
"Namun koordinasi antar kementerian (dalam pengadaan satelit militer) saya tidak tahu," ujar Nuning.
Saat ini, menurutnya, perlu peningkatan komunikasi antarlembaga untuk pengadaan satelit tersebut agar segera terealisasi. Namun dirinya belum bisa memastikan sumber dana pengadaan satelit itu karena menunggu pandangan kolektif Komisi I DPR.
"Pada prinsipnya saya setuju satelit kita beli namun asal dananya saya belum bisa kasih pendapat," papar Nuning.
Sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, rencana pembelian satelit khusus militer dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 2013 belum dibicarakan.
"Tidak ada aturannya (penggunaan PNBP) dan belum dibicarakan," kata Tifatul.
Namun Tifatul enggan merinci lebih lanjut terkait rencana pembelian satelit tersebut. Dia hanya menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo 2013 mencapai Rp 13,59 triliun. (Mut/Sss)
Baca juga:
KSAD: Hubungan Militer dengan AS, Australia, China Pasang Surut
TNI Punya Pasukan Khusus Atasi Teroris
Kemenhan Usul Ubah Pola BBM untuk TNI
"Komisi I pada prinsipnya setuju pembelian satelit khusus militer," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Ia menilai, satelit yang dimiliki Indonesia saat ini kondisinya sudah parah dan rentan disadap. Namun, terkait hal tersebut Nuning menyebutkan, pelaksanaannya masih dibahas.
"Namun koordinasi antar kementerian (dalam pengadaan satelit militer) saya tidak tahu," ujar Nuning.
Saat ini, menurutnya, perlu peningkatan komunikasi antarlembaga untuk pengadaan satelit tersebut agar segera terealisasi. Namun dirinya belum bisa memastikan sumber dana pengadaan satelit itu karena menunggu pandangan kolektif Komisi I DPR.
"Pada prinsipnya saya setuju satelit kita beli namun asal dananya saya belum bisa kasih pendapat," papar Nuning.
Sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, rencana pembelian satelit khusus militer dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 2013 belum dibicarakan.
"Tidak ada aturannya (penggunaan PNBP) dan belum dibicarakan," kata Tifatul.
Namun Tifatul enggan merinci lebih lanjut terkait rencana pembelian satelit tersebut. Dia hanya menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo 2013 mencapai Rp 13,59 triliun. (Mut/Sss)
Baca juga:
KSAD: Hubungan Militer dengan AS, Australia, China Pasang Surut
TNI Punya Pasukan Khusus Atasi Teroris
Kemenhan Usul Ubah Pola BBM untuk TNI