Ahok: Penggunaan APBD Tak Jelas Bakal Kita `Kunci`

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat program belanja yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD DKI. Pokir tersebut tersebar pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Secara aturan, pokir sebenarnya tidak salah. Tapi kalau pokir tak jelas penggunaannya, ya hanya bagi-bagi proyek. Misalnya pengadaan meja pingpong, kursi dan meja sekolah, filing cabinet," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur itu tak menampik banyak program tak penting hasil kerja sama antara Dewan dengan birokrat. Ahok bahkan menegaskan tak akan menjalankan jika program itu tak memberi manfaat dan dibiarkan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).  SiLPA itu nantinya dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2014 pada akhir tahun.

Maka dari itu, pihaknya sudah membuat sistem e-budgeting untuk bisa mengunci anggaran sehingga dana-dana yang mencurigakan tak dapat dipergunakan. Yang dapat melakukan penguncian anggaran hanya Ahok, Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Kalau kita hapus duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) nggak akan ketok-ketok (APBD). Jadi biarin aja dulu, diketok, nanti baru kita lacak. Yang mencurigakan kita 'kunci'. Pasti ada yang ribut. Tapi nanti kan selesai Pemilu, orangnya (anggota DPRD) sudah lain lagi, hehe. Jadi mereka deal aja sama Kadis atau Kasudin yang sekarang, nanti kita juga ganti kadisnya," tegas Ahok.

Ahok sebenarnya tidak menuding banyaknya program Pokok Pikiran dari DPRD yang menjadi penyebab lambatnya pembahasan APBD. Hanya, Ahok pernah menantang Dewan untuk rapat pembahasan secara terbuka, namun DPRD menolak.

Ahok meminta masyarakat untuk turut membantu memantau APBD. Jika ditemukan penggunaan anggaran yang aneh, masyarakat bisa melapor. Sebab dirinya tak mampu memantau seluruh anggaran yang ada pada APBD DKI.

"Jadi kita akan lihat, nanti misalnya ada pengadaan hanphone sampai 1.000 unit, dikunci aja. Kalau Gubernur lock (kunci), saya nggak bisa unlock (buka). Kalau saya yang lock, Gubernur enggak bisa unlock, kalau DPRD maunya unlock, " ujar Ahok sambil tertawa. (Ali/Ism)

Baca juga:

Pengesahan APBD DKI 72 T Diwarnai Interupsi, Jokowi: Sudah Biasa
APBD DKI Rp 72 Triliun Disahkan
`Duit` DKI Rp 72 Triliun, Jokowi Prioritaskan Banjir dan Macet