Anggota DPRD DKI: Proyek JNLT Casablanca Diduga Beraroma Korupsi

DPRD DKI Jakarta menduga adanya tindakan korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang (Casablanca) yang baru saja beroperasi.

"Sudah sejak awal ketika projek JLNT Casablanca dibangun ada bau korupsi. Kita nggak tau kenapa itu bisa terus jalan," ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Ia mengatakan, ada beberapa masalah yang menjadi alasan adanya dugaan korupsi dalam proyek JLNT tersebut. Di antaranya, rendahnya kualitas aspal dan hotmix yang digunakan menyebabkan kerusakan jalan cepat terjadi.

Kemudian, mengenai sistem tender dan pihak yang bertugas terhadap pemeliharaan JLNT yang hingga kini saling lempar tanggung jawab.

Ia pun menyarankan agar Jokowi dan Ahok memanggil semua kontraktor pembangunan, termasuk PT Istaka Karya sebagai kontraktor utama untuk fase Mas Mansyur. Kemudian, melakukan audit terhadap proyek tersebut agar semua bisa dipertanggungjawabkan.

"Audit kenapa kenapa kualitas jalannya jelek. Kita pasti mendukung. Kasihan Juga Pak Jokowi sama Pak Ahok kalau harus tanggung jawab yang dia nggak tahu," ujar Prasetyo.

Sementara, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Manggas Rudy Siahaan mengatakan, JLNT yang mengalami kerusakan berada di dekat sisi Hotel Le Meridein. Ia mengakui aspalnya terlihat bopeng karena dipicu kualitas aspal hotmix bagian lapisan atas yang rendah.

Hotmix kualitas rendah mudah tergerus dalam kondisi normal sekalipun. Pada musim hujan seperti ini daya tahannya semakin menurun karena terus tersiram air.

Pengerjaan proyek 4 paket JLNT tersebut dikerjakan 3 kontraktor. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Dr Satrio oleh PT Adhi Karya. Serta paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya. Total anggaran pengerjaan JLNT adalah senilai Rp 101,5 miliar.

Pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang yang awalnya ditargetkan selesai akhir 2012 lalu, sempat mengalami penundaan. Pada April 2013 lalu, Ahok meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan untuk mengaudit proyek pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Audit BPK itu diperlukan untuk menelusuri penyebab pembiayaan proyek itu sempat dihentikan. (Mut/Yus)