Ketua Majelis Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, mendukung pernyataan juniornya di HMI, Anas Urbaningrum agar KPK segera memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Akbar pun meminta KPK tak tebang pilih.
"Ya kalau ada indikasi bahwa ada keterlibatan, dalam proyek-proyek yang bermuara pada hal-hal yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi, ya wajar kalau misalnya KPK memeriksa yang bersangkutan," ungkap Akbar dalam acara Sarasehan Caleg DPR/DPD dari KAHMI, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Akbar yakin Anas tak asal menuding dan memiliki bukti agar KPK dapat memeriksa Ibas. Bahkan, politisi senior Partai Golkar itu meminta agar dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi keterlibatan Ibas dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas.
"Anas pun kelihatannya mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ibas. Tentu juga Anas punya alat bukti," terang Akbar.
"KPK juga harus sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan, paling nggak apakah memang indikasinya keterlibatan. Kalau memang, ada patut diperiksa."
Agar KPK segera memanggil Ibas, Akbar meminta agar Anas tak ragu-ragu untuk menyampaikan yang ia tahu soal kasus tersebut. "Anas jangan ada keragu-raguan untuk menyampaikannya ke publik, yang disebut-sebut Ibas tersangkut," tandas Akbar.
Sebelumnya, Anas menyampaikan 2 alasan agar KPK panggil Ibas. Alasan pertama, Ibas merupakan steering committee (SC) pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Kedua, Ibas merupakan tim sukses salah satu kandidat Ketua Umum Partai Demokrat saat itu.
Nama Ibas pernah disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis ketika ia diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas. Yulianis mengaku menyebut nama Ibas saat penyidik mencecar soal penyelenggaraan kongres Partai Demokrat 2010. Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana US$ 200 ribu ke Ibas. (Mut/Yus)
"Ya kalau ada indikasi bahwa ada keterlibatan, dalam proyek-proyek yang bermuara pada hal-hal yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi, ya wajar kalau misalnya KPK memeriksa yang bersangkutan," ungkap Akbar dalam acara Sarasehan Caleg DPR/DPD dari KAHMI, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Akbar yakin Anas tak asal menuding dan memiliki bukti agar KPK dapat memeriksa Ibas. Bahkan, politisi senior Partai Golkar itu meminta agar dilakukan pemeriksaan jika ada indikasi keterlibatan Ibas dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas.
"Anas pun kelihatannya mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ibas. Tentu juga Anas punya alat bukti," terang Akbar.
"KPK juga harus sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan, paling nggak apakah memang indikasinya keterlibatan. Kalau memang, ada patut diperiksa."
Agar KPK segera memanggil Ibas, Akbar meminta agar Anas tak ragu-ragu untuk menyampaikan yang ia tahu soal kasus tersebut. "Anas jangan ada keragu-raguan untuk menyampaikannya ke publik, yang disebut-sebut Ibas tersangkut," tandas Akbar.
Sebelumnya, Anas menyampaikan 2 alasan agar KPK panggil Ibas. Alasan pertama, Ibas merupakan steering committee (SC) pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Kedua, Ibas merupakan tim sukses salah satu kandidat Ketua Umum Partai Demokrat saat itu.
Nama Ibas pernah disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis ketika ia diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas. Yulianis mengaku menyebut nama Ibas saat penyidik mencecar soal penyelenggaraan kongres Partai Demokrat 2010. Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana US$ 200 ribu ke Ibas. (Mut/Yus)