Sejumlah Gubernur menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta sejak pagi tadi dan baru keluar sebelum salat Jumat. Nampak di antaranya, yakni Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Ada apa?
Alex menjelaskan, kedatangan mereka kali ini untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan ini membahas penertiban mineral dan batubara (minerba).
"Masalah penertiban minerba. Jadi ada 12 gubernur, dirjen, dan macam-macam (yang bertemu)," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Alex menuturkan, akan ada sejumlah langkah yang direkomendasikan dari pertemuan ini terkait pengelolaan minerba di Indonesia. "Nanti ada 5 langkah supaya fokus dilakukan di daerah-daerah. Apa saja? Panjang detilnya," ujar politisi Partai Golkar itu.
Rekomendasi itu sendiri lebih terkait penertiban pemberian izin dan pengawasan terhadap minerba. Selama ini proyek minerba di tanah air dinilai berpotensi merugikan negara, apalagi jika ada kesalahan dalam setiap penerbitan perizinan dalam mengeksplorasi sumber daya alam .
"Salah satunya, ya penertiban izin dan pengawasan (Minerba). Ini untuk semua provinsi. Beberapa masukan juga sudah kita berikan ke KPK," pungkas Alex. (Ndy/Ein)
Baca juga:
Mengalah ke Asing, Sumber Daya Alam RI Bakal Terkuras
Pemerintah Kukuh Kenakan Bea Keluar Ekspor Mineral
Wamen ESDM Marah Terhadap Freeport dan Newmon Soal Ini
Alex menjelaskan, kedatangan mereka kali ini untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan ini membahas penertiban mineral dan batubara (minerba).
"Masalah penertiban minerba. Jadi ada 12 gubernur, dirjen, dan macam-macam (yang bertemu)," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Alex menuturkan, akan ada sejumlah langkah yang direkomendasikan dari pertemuan ini terkait pengelolaan minerba di Indonesia. "Nanti ada 5 langkah supaya fokus dilakukan di daerah-daerah. Apa saja? Panjang detilnya," ujar politisi Partai Golkar itu.
Rekomendasi itu sendiri lebih terkait penertiban pemberian izin dan pengawasan terhadap minerba. Selama ini proyek minerba di tanah air dinilai berpotensi merugikan negara, apalagi jika ada kesalahan dalam setiap penerbitan perizinan dalam mengeksplorasi sumber daya alam .
"Salah satunya, ya penertiban izin dan pengawasan (Minerba). Ini untuk semua provinsi. Beberapa masukan juga sudah kita berikan ke KPK," pungkas Alex. (Ndy/Ein)
Baca juga:
Mengalah ke Asing, Sumber Daya Alam RI Bakal Terkuras
Pemerintah Kukuh Kenakan Bea Keluar Ekspor Mineral
Wamen ESDM Marah Terhadap Freeport dan Newmon Soal Ini