Anggaran Bencana Gunung Kelud Pemkab Malang Tak Terbatas

Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna menegaskan, anggaran untuk membangun kembali infrastruktur dan penanganan bencana, termasuk akibat erupsi Gunung Kelud di wilayahnya tidak terbatas. Anggaran itu juga sewaktu-waktu bisa dicairkan.

"Anggaran untuk tanggap darurat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini memang hanya Rp 2,5 miliar. Namun, saya sudah perintahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk tidak mempersulit pencairan anggaran untuk penanganan bencana," tegas Rendra Kresna di Pujon, Kabupaten Malang, Minggu (16/2/2014).

Ia menegaskan, kalaupun anggaran untuk tanggap darurat tersebut tidak mencukupi, DPPKA harus tetap mencairkan dana jika dibutuhkan sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu prosedur atau proses administrasi karena ini sifatnya mendesak.

Menurut Rendra, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tanggap darurat bencana itu nantinya dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK). "Uangnya dikeluarkan dipakai dulu, baru dimasukkan dalam PAK," tegasnya.

Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, termasuk erupsi Gunung Kelud tersebut, jelas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut, akan dilakukan sesegera mungkin. Paling tidak, setelah kondisi benar-benar aman dan erupsi gunung berketinggan 1.763 mdpl itu juga benar-benar berhenti agar tidak bekerja 2 kali.

Selain pembangunan kembali infrastrutur akibat erupsi Gunung Kelud, sejumlah infrastruktur lainnya seperti jembatan dan jalan yang rusak akibat banjir di Pujon belum lama ini juga segera dilakukan. Bahkan saat ini sudah ada kegiatan pembangunan pondasi jembatan di Pujon.

Rendra mengemukakan, infrastruktur yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud berbeda dengan bencana banjir. Sebab sebagian besar yang mengalami kerusakan adalah rumah penduduk dan gedung sekolah akibat tidak mampu menahan tebalnya guyuran abu vulkanik.

Sedangkan pembersihan jalan-jalan utama yang tertutup abu vulkanik, lanjutnya, akan dilakukan secara bergotong-royong dan Pemkab Malang akan meminta bantuan sejumlah elemen masyarakat, termasuk TNI/Polri, PMI maupun para relawan.

Mengenai bantuan untuk rumah penduduk yang mengalami kerusakan, Rendra menyatakan, pasti akan dibantu, namun tidak sepenuhnya. Apalagi  sebagian kerusakan tesrebut bukan bangunan utama rumah, tetapi semacam "sosoran" saja, sehingga tidak memerlukan anggaran besar.

Namun bukan berarti Pemkab Malang melakukan pembiaran terhadap kondisi rumah korban. Pemkab lebih banyak fokus pada penyelamatan jiwa dan infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat luas terlebih dahulu.

"Kita pasti akan bantu untuk membenahi rumah penduduk yang rusak, tetapi kita belum pastikan bantuan itu dalam bentuk apa, apakah tenaga atau material bangunan, sebab sekarang ini kita masih fokus pada penanganan darurat untuk pengungsi," tegasnya.

Saat ini BPPBD maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lainnya masih melakukan inventarisasi kerusakan rumah penduduk, infrastruktur untuk layanan umum maupun lahan pertanian akibat erupsi Gunung Kelud. (Ant/Mut)

Baca juga:

BNPB: Kemungkinan Tidak Akan Terjadi Erupsi Besar Lagi
Bandara Solo Ditutup Akibat Abu Gunung Kelud, Jarak Pandang 25 Cm
Candi Borobudur dan Prambanan Ditutup Akibat Abu Gunung Kelud