2 Kader PD Dicegah, Marzuki Minta Pimpinan KPK Tak Berpolitik

KPK mencegah 2 kader Partai Demokrat berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka adalah Sutan Bathoegana dan Tri Yulianto.

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, pencekalan terhadap 2 rekannya tersebut seharusnya tidak dipolitisasi. Apalagi hal ini dilakukan jelang Pemilu 2014.

"Penegakan hukum menjelang pileg jangan dipolitisasi. Jangan konotasinya masuk politisasi. Kenapa nggak setelah Pileg. Saya berharap jangan muncul isu, pandangan seperti itu. Proses saja kasus lama dulu," ujar Marzuki Alie di Cikini, Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Meski kelima Komisioner KPK dipilih melalui lobi-lobi politik dengan mendatangi pimpinan partai, namun ditegaskan Marzuki, Abraham Samad Cs itu tidak lantas terseret dalam situasi politik yang sedang memanas jelang Pemilu.

"Rata-rata kan lobi. Tidak ada yang tidak lobi. Tetapi, kita dukung mereka independen dan jangan terseret dengan kepentingan politik karena situasi politik. Ini berbahaya bagi demokrasi kita," kata dia.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR itu mencontohkan bagaimana Partai Demokrat pernah menjadi 'target politik' sejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terlibat kasus suap dan menjadi buron Interpol. Selama lebih 2,5 tahun, partainya diserang pemberitaan sebagai partai yang seakan-akan menjadi sarangnya koruptor.

"Padahal penjahat koruptor luar biasa dari partai yang mem-bully tadi. Itu yang dilakukan mafia politik. KPK ini sudah dipersepsikan. Jangan sampai ada persepsi publik bahwa KPK terlibat politik. Bulannya ini bulan politik," pungkas peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu. (Mut/Yus)