LSM Fitra Curigai Sebagian Dana BPJS `Ditilep` untuk Politik

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencurigai sebagian anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2014. Jumlah dana BPJS yang dicairkan dinilainya tak sesuai dengan aset yang dimiliki PT Askes dan PT Jamsostek.

"Aset PT Askes dan PT Jamsostek untuk BPJS sebanyak Rp 19,9 triliun, tapi yang dicairkan untuk BPJS yang berlaku mulai 1 Januari 2014 itu baru sebesar Rp 1,6 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi LSM Fitra, Uchok Sky Khadafy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Menurut Uchok, baru dicairkannya Rp 1,6 triliun untuk BPJS itu patut dicurigai adanya pemanfaatan untuk kepentingan politik 2014.

Pencairan dana BPJS, urai dia, adalah kewenangan Kementerian Keuangan. Sehingga perlu diusulkan melakukan reformasi Kementerian Keuangan agar lebih transparan.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie mengatakan data penduduk miskin di Indonesia berbeda-beda pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Ia mencontohkan, data penerima beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 17,5 juta jiwa, penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebanyak 15,5 juta jiwa, anggota Jamkesmas 86,4 juta jiwa, sedangkan data Badan Pusat Statitik (BPS) 102 juta jiwa, serta data Bank Dunia sekitar 100-an juta jiwa.

"Data penduduk miskin yang tidak jelas ini, bisa memberikan peluang penyimpangan alokasi anggaran," ucap Dolfie.

Dia menjelaskan, sisa lebih APBN 2013 ada sekitar Rp 70 triliun. Jika sekitar Rp 10 triliun dari anggaran itu digunakan untuk BPJS Kesehatan, dia optimistis BPJS akan berjalan baik.

Namun, pelaksanaan BPJS saat ini dinilainya masih buruk dan banyak penduduk miskin yang belum terakomodir sebagai peserta BPJS. (Ant/Ali/Riz)

Baca juga:

Total Peserta BPJS Kesehatan Sudah Capai 117 Juta
Karyawan PHK & Cacat Masih Dapat Tanggungan BPJS 6 Bulan
Warga Sulteng Mengeluhkan Kurangnya Info BPJS