PDIP Desak Penyadapan Wajib Lewat Pengadilan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta ketentuan praktik penyadapan lebih diperketat. Dia mendesak agar mekanisme praktik intersepsi tersebut dilakukan dengan transparan dan melalui proses pengadilan.

Hal itu diungkap oleh Hasto Kristiyanto menyikapi terungkapnya upaya penyadapan oleh sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan ada diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Blitar, Jawa Timur, dipetik Minggu (8/11/2026).

"Sehingga ada indikasi pelanggaran pidana atau ada suatu indikasi terhadap terganggunya, terancamnya kepentingan-kepentingan nasional kita, terhadap hal-hal yang strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa," lanjutnya.

Menurut Hasto, aksi penyadapan belakangan terbilang masif dilakukan oleh berbagai pihak. Terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hasto menilai praktik tersebut digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis.

"Jadi setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan termasuk munculnya parcok itu juga disertai dengan berbagai bentuk penyadapan yang digunakan sebagai senjata untuk meredam mereka-mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu," jelas Hasto.

Sementara itu, Hasto mengungkap sikap PDIP mengenai isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo. PDIP menyatakan aksi tersebut bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serius sekaligus kejahatan terhadap negara dan rakyat.

Sikap partai tersebut, kata Hasto, diambil berdasarkan seluruh pemikiran-pemikiran dari Ibu Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana penyadapan bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, tetapi di dalamnya merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat serius, bahkan suatu kejahatan terhadap negara dan juga terhadap rakyat," ungkap Hasto.

"Apalagi kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI Perjuangan, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis, bahkan termasuk PDI Perjuangan," sambungnya.

Terkait siapa pihak yang menjadi dalang utama di balik aksi penyadapan tersebut, Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Namun, dia menekankan dampak berbahaya jika tindakan tersebut menyasar pimpinan tertinggi negara.

"Tetapi bagi PDI Perjuangan, ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir," tegas Hasto.

Hasto lebih jauh berbicara mengenai tokoh PDIP yang menjadi sasaran aksi penyadapan di masa lampau. Dia menceritakan pengalaman pribadi dan tekanan yang diterimanya usai bersikap kritis terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bahkan pernah juga ada utusan dari Kapolri saat itu, Pak Listyo Sigit, yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan. Ini kan pernah saya sampaikan di dalam podcast Akbar Faizal Uncensored bagaimana tekanan-tekanan itu dilakukan," ucap Hasto.

"Dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan? Karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu," imbuhnya.