PAN Usulkan Kriteria Wapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.

"PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada MPR," ujar Viva kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Dia menegaskan, PAN akan menerima dan menyetujui siapa pun sosok yang dipilih Prabowo karena keputusan tersebut merupakan pilihan Presiden.

"Yang diajukan oleh presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama dengan presiden, satu chemistery dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras," jelas Viva Yoga.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 18 November 2026.

Pengajuan tersebut menyusul surat permintaan resmi yang akan dikirimkan pimpinan MPR kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pengiriman surat tersebut merupakan keputusan rapat gabungan MPR.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan, pengiriman surat tersebut merupakan kewajiban pimpinan MPR. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui sosok yang akan diusulkan Prabowo.

"Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," kata dia.

Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Adapun sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026).

Terkait latar belakang calon, Muzani menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik asal calon wakil presiden yang dapat diusulkan Presiden.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," katanya.