Menyusun Kabinet, Pemerintah Diharapkan Tak Berdagang Sapi

Liputan6.com, Jakarta: Dalam menyusun kabinet, calon presiden dan wakil presiden terpilih diharapkan tidak berpolitik dagang sapi. Dengan demikian, susunan kabinet mencerminkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Demikian salah satu kesimpulan dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (25/9) siang. Hadir sebagai pembicara, di antaranya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Mahfud Md, mantan anggota Dewan Penasihat Partai Golongan Karya Muladi, dan mantan fungsionaris Partai Golkar Fahmi Idris.

Forum diskusi menyepakati, pemerintahan yang ideal bukan hanya dilihat dari profil presiden, melainkan juga ketokohan menteri sebagai pembantu presiden. Muncul juga usulan agar presiden terpilih dapat menggabungkan antara politikus dan profesional. Komposisi yang dianggap ideal adalah 40 persen menteri berasal dari partai pendukung dan 60 persen dipercayakan kepada profesional.

Selain profesional, Mahfud mengatakan, menteri yang ditunjuk harus bersih dan berani. Kedua syarat ini harus dimiliki untuk menjalankan tugas dengan baik, termasuk dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara Muladi menekankan, calon menteri harus menaati hukum yang berlaku. "Menteri harus setia pada konstitusi," ucap Muladi.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan elektronik di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum, sampai hari ini, belum ada pergeseran perolehan suara. Dari sekitar 109 juta suara yang sudah masuk ke pusat tabulasi, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masih unggul dengan meraih 60 persen suara.(ZAQ/Dewvina Oktora dan Yon Helfi)