Liputan6.com, Jakarta: Suara Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kali ini tampaknya bakal mengagetkan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, di saat Gus Dur melawat ke luar negeri, Mega menyatakan dirinya tak pernah mendukung Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Pernyataan ini disampaikan Mega dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah, di ruang kerja Wapres, Rabu kemarin.
Menurut Sekretaris Jenderal Muhammadiyah Dien Syamsudin, dalam pertemuan tersebut Mega jelas-jelas mengatakan bahwa dirinya memang tak pernah mendukung Gus Dur. Sebab, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengamanatkan dirinya sebagai calon Presiden. Namun, karena sekarang Mega menjadi Wapres maka dirinya harus tetap memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.
Dalam pertemuan itu, lanjut Dien, Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap mengenai Tragedi Sampit dan kondisi politik nasional saat ini. Di mata Muhammadiyah, kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Gus Dur sudah tak lagi memiliki legitimasi untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif dan amanah. Karena itu diperlukan kearifan dan keikhlasan untuk secara legowo memungkinkan terjadinya upaya penyelamatan kepemimpinan nasional secara konstitusional.(ULF/Arry Trisna)
Menurut Sekretaris Jenderal Muhammadiyah Dien Syamsudin, dalam pertemuan tersebut Mega jelas-jelas mengatakan bahwa dirinya memang tak pernah mendukung Gus Dur. Sebab, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengamanatkan dirinya sebagai calon Presiden. Namun, karena sekarang Mega menjadi Wapres maka dirinya harus tetap memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.
Dalam pertemuan itu, lanjut Dien, Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap mengenai Tragedi Sampit dan kondisi politik nasional saat ini. Di mata Muhammadiyah, kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Gus Dur sudah tak lagi memiliki legitimasi untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif dan amanah. Karena itu diperlukan kearifan dan keikhlasan untuk secara legowo memungkinkan terjadinya upaya penyelamatan kepemimpinan nasional secara konstitusional.(ULF/Arry Trisna)