Fahmi Akan Menemui Pemerintah Malaysia

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris akan bertolak ke Malaysia, Senin pekan depan. Fahmi akan membahas pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal. Pembahasan mencakup rencana penempatan kembali para TKI yang menggunakan prosedur resmi. Masalah pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, ini menjadi salah satu persoalan pokok yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (30/10) siang.

Seusai rakor, seluruh jajaran menteri bidang kesra memaparkan hasil kerja mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan. Paparan ini terutama menyampaikan persiapan dan langkah yang akan diambil terkait dengan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia [baca: Fahmi Idris Berniat Membenahi Pengiriman TKI].

Sementara itu, sekitar pukul 16.00 WITA, empat kapal penumpang dari Malaysia tiba di Tunontaka. Kapal ini membawa sekitar 1.000 TKI bermasalah. Setiba di pelabuhan, penumpang umum dan TKI dipisahkan oleh aparat imigrasi untuk proses pendataan. Selanjutnya mereka ditampung di kamp penampungan.

Sebagian dari TKI mengaku terpaksa pulang karena khawatir ditangkap aparat pemerintah Diraja Malaysia. Karena itu, setelah selesai mengurus surat-surat resmi nanti, mereka mengaku akan kembali lagi ke Malaysia [baca: Seratus TKI Ilegal Tiba di Tanjungpriok].

Kondisi yang sama juga terjadi di Batam dan Riau. Seribu lebih TKI ilegal tiba di Pelabuhan Sri Bintan Putra, Kepulauan Riau, dan Dumai. Mereka menumpang sejumlah feri yang diberangkatkan dari dua pelabuhan di Malaysia. Jumlah yang datang hari ini lebih banyak dibanding Jumat kemarin yang hanya mencapai ratusan. Seperti di wilayah lainnya, TKI yang datang langsung didata oleh Dinas imigrasi setempat. Selanjutnya mereka dikembalikan ke wilayah masing-masing.

Di sisi lain, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia terus mengimbau para TKI ilegal untuk segera mendaftarkan kepulangan mereka. Hingga saat ini, respons TKI yang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) masih terbilang rendah [baca: TKI Ilegal Diimbau Segera Mengurus Kepulangan]. Hingga Jumat kemarin, TKI ilegal yang mengurus SPLP baru 6.000 orang, jauh dari angka yang diperkirakan. Dibantu media massa setempat, sosialisasi terus dilakukan KBRI.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)