Gus Dur Menolak Mundur

Liputan6.com, Jakarta: Kendati desakan menguat, Presiden Abdurrahman Wahid tak berkeinginan mundur dari kursi kekuasaan. Alasannya, selain sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya sebagai presiden saat ini untuk menyelamatkan integritas wilayah Indonesia. Penegasan tersebut dikemukakan Presiden Wahid, seusai Sidang Kabinet di Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (12/3) siang.

Karena itu, Gus Dur meminta Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri lebih berperan dalam pengambilan kebijakan. Termasuk di antaranya, pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan politik. Gus Dur juga tak menampik adanya desakan kuat dari berbagai kalangan agar dirinya mundur dari tampuk kepemimpinan nasional. Untuk itu, Gus Dur mengatakan, ia tetap terbuka untuk melakukan rekonsiliasi dengan para tokoh politik yang berseberangan.

Sebelumnya, Rapat Kabinet yang dipimpin Wapres Megawati berlangsung di tengah kepungan mahasiswa dan massa dari berbagai elemen. Para pengunjuk rasa mendesak Presiden Wahid mengundurkan diri. Saat itu, sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB itu membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Rapat juga membahas suplai gas dari Lhokseumawe, Aceh Utara, yang terganggu akibat gangguan keamanan.

Sebelumnya, Gus Dur tiba di ruangan sidang melalui pintu belakang Bina Graha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah para demonstran yang telah mendekati pagar Istana Negara. Kondisi tersebut juga membuat aparat keamanan di Bina Graha khawatir. Itu sebabnya, mobil para menteri yang biasanya diparkir di halaman Bina Graha dipindahkan ke halaman parkir Istana Negara.

Seusai Sidang Kabinet, sejumlah menteri menerima tiga perwakilan mahasiswa. Para menteri penerima adalah Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Baharuddin Lopa. Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirja dan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak.

Saat itu, para wakil mahasiswa menyampaikan tuntutan: Presiden Wahid harus mengundurkan diri. Namun, karena jawaban keempat menteri tersebut tak memuaskan, ketiga wakil mahasiswa meminta mereka mundur dari kabinet. Menanggapi tuntutan tersebut, keempat menteri menyatakan, tak akan mundur sebelum ada keputusan politik lanjutan dari DPR.

Sementara itu, menanggapi tuntutan mundur mahasiswa kepada Presiden Wahid, Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Gus Dur. Akbar mengaku, dirinya hanya mengkhawatirkan situasi politik saat ini. Sebab, situasi saat ini dinilai mampu mempengaruhi perekonomian. Bahkan, mungkin dapat menyebabkan Indonesia terbelit krisis ekonomi babak kedua.

Hal tersebut, menurut Akbar, bukan tanpa alasan. Sebab, saat ini nilai tukar rupiah terus mengalami fluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, hingga mencapai angka terendah pada beberapa pekan terakhir. Karena itu, Akbar mengaku, DPR akan memanggil pemerintah bila dalam waktu dua hari ke depan rupiah terus mengalami tekanan.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)