Menhan: Pemerintah Telah Memperhitungkan Keberadaan Pasukan Asing

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan kehadiran pasukan asing telah diperhitungkan pemerintah dengan memberikan batas waktu. Sementara peranan TNI mengambil alih tugas Badan Koordinasi Nasional tidak dapat dilakukan karena presiden tidak menghendaki tindakan yang melanggar undang-undang. Karenanya prioritas penanganan darurat kepada sipil berada di bawah kendali langsung wakil persiden. Hal itu disampaikan Juwono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (20/1).

Rapat ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Bandan Intelijen Negara Syamsir Siregar. Endriartono mengungkapkan, sejauh ini, jumlah keseluruhan personil TNI di Aceh mencapai 42 ribu orang. Dua pertiga di antaranya khusus melakukan tugas kemanusiaan. Endriartono menambahkan, dalam waktu dekat 1.000 taruna Akademi Militer akan diterjunkan untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana.

Sebelumnya, Syamsir mengungkapkan kecurigaan BIN terhadap aktivitas pasukan asing di wilayah bencana. Menurut dia, pihak asing pasti akan memanfaatkan setiap aktivitas untuk tujuan tertentu, seperti mencari tahu kondisi geografis Indonesia. Amerika Serikat, misalnya. Syamsir mengatakan, AS sudah lama meminta supaya Selat Malaka dikontrol oleh mereka. Syamsir menambahkan, saat ini, AS mempunyai kesempatan. Karena itu, ia yakin AS telah memiliki foto-foto Selat Malaka dan wilayah NAD sebelum dan sesudah Tsunami. "Saya sudah ada data mereka," ujar Syamsir [baca: BIN: Militer Asing Menyimpan Agenda Tersembunyi].(AWD/Fransambudi dan Julianus Kriswantoro)