Di Ajang KTT G20, QNET Tanam Ribuan Bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta bersyukur, pergelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 2022 di Bali berhasil menciptakan deklarasi pemimpin, atau Leaders' Declaration yang disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, beserta kepala negara lain.

"Alhamdulillah terhadap penyelenggaraan forum G20 yang berlangsung dengan baik, tenang, dan produktif. Produktif karena bisa menghasilkan satu produk yang disepakati bersama, Bali Leaders' Declaration, ataupun deklarasi pemimpin negara-negara G20 yang dibuat di Bali," ucapnya dalam sesi bincang bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Kamis (17/11/2022).

Sebagai pemegang Presidensi G20 2022, Arif menyatakan, Jokowi dalam pidatonya secara jelas mengatakan agar perang dihentikan. Sebab, syarat untuk membangun kegiatan ekonomi itu adalah perdamaian.

Jokowi menilai, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina harus dihentikan dulu, untuk kemudian menciptakan suasana damai. Sehingga distribusi keadilan ekonomi dan sosial untuk seluruh warga bisa terbangun.

Menurut Arif, itu merupakan upaya yang tidak mudah di tengah situasi panas saat ini. Untungnya, Jokowi disebutnya punya ide brilian dengan mengajak Joe Biden cs menanam mangrove. Sehingga suasana bisa lebih adem dan cair untuk mencapai Leaders' Declaration.

"Dan, ini membutuhkan effort, kalau dalam persidangan G20 dapat kita lihat dalam ruang sidang formal. Kemudian, di ruang-ruang informal di acara makan malam, perjamuan makan pagi, ataupun agenda penanaman pohon bersama," ungkapnya.

"Itu adalah ruang-ruang informal yang terbuka pada seluruh pemimpin dunia yang hadir untuk membangun dialog. Karena bapak Presiden menyatakan, dalam mengakhiri konflik, kita harus bisa membangun suatu dialog yang kontinu," kata Arif.

Dalam hal ini, ia menilai Jokowi telah berhasil mengimplementasikan pesan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengajak agar Indonesia bisa turut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia dalam kerangka menjalankan amanat pada pembukaan UUD yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, itu dijadikan landasan dalam pergerakan maupun Presidensi G20 ini," tuturnya.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 atau KTT G20 telah selesai digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Dalam KTT G20 yang dihadiri oleh 17 pimpinan negara G20 ini telah melahirkan G20 Bali Leaders’ Declaration sebanyak lebih dari 1.000 halaman.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya, menuliskan KTT G20 tahun ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi sejarah Indonesia. Di tengah situasi geopolitik yang masih panas, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 mampu mendorong seluruh anggota G) untuk menghasilkan Leaders’ Declaration.

"Sebagaimana disampaikan Presiden @Jokowi, meski melalui perdebatan yang sangat sulit, akhirnya para pemimpin G20 menyepakati bahwa perang harus dihentikan karena menimbulkan banyak kerugian bagi kehidupan dan perekonomian global," tulis Sri Mulyani, Kamis (17/11/2022).

Menurut Sri Mulyani, kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 mendapat pengakuan dari dunia internasional. Hal ini yang menjadi dasar Leaders’ Declaration diterbitkan.

Lengkapnya, berikut ini poin besar Leaders’ Declaration khususnya untuk capaian di jalur keuangan:

Geopolitik

G20 menyerukan untuk mengakhiri perang di Ukraina, melindungi prinsip piagam PBB menghargai kedaulatan dan integritas teritorial.

Ekonomi Global

Presidensi Indonesia merintis jalan menuju pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus pada:

- Memperkuat arsitektur kesehatan global

- Mempercepat transisi energi berkelanjutan

- Transformasi digital, sekaligus isu ketahanan pangan global

Membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund)

Terkumpul lebih dari USD 1,5 miliar

Kontributor sampai saat ini berjumlah 24, terdiri dari 21 negara (anggota G20 dan non G20) dan 3 lembaga filantropi

Negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, dapat mengajukan proposal penggunaan dana dengan skema pendanaan menggunakan instrumen.