OPINI: Kinerja Instansi dalam Menggunakan APBN 2022

Kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ternyata tidak semuanya dapat langsung dilaksanakan. Terbitnya petunjuk teknis/pelaksanaan (juklak/juknis) dari kementerian masih harus ditunggu.

Padahal untuk masuk dalam DIPA sudah diperlukan berbagai kelengkapan persyaratan seperti kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya. Namun demikian instansi yang mengeksekusi masih memerlukan waktu satu sampai dua bulan untuk mendapatkan juknis. Seharusnya DIPA diterbitkan sudah bersamaan dengan juknisnya agar jeda pelaksanaan awal tahun bisa dipangkas.

Proses perencanaan DIPA 2022 dilakukan sejak awal 2021, memiliki risiko ketidaksesuaian pada saat pelaksanaanya. Beberapa proyek perbaikan/pemeliharaan infrastruktuk seperti jalan, mengalami perubahan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

Misalnya direncanakan perbaikan kerusakan jalan sepanjang 5 km, namun dalam pelaksanaannya perbaikan memerlukan 7 km termasuk jembatan kecil yang vital. Perbaikan jembatan yang rusak di musim hujan akhir tahun itu ternyata harus menjadi prioritas perbaikan dengan pos pendanaan yang berbeda. Penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup lama baik penyediaan dananya maupun persetujuan revisinya. Penggunaan dana yang ada seharusnya lebih fleksibel dengan prosedur revisi pergeseran anggaran yang singkat. Penambahan dana dapat dilaksanakan belakangan setelah ada dana yang tersedia.

Terlambatnya pengadaan dan pelaksanaan kegiatan juga menjadi semakin terkendala dengan terbitnya aturan-aturan baru. Beberapa kebijakan pemerintah tahun ini yang mempengaruhi kegiatan antara lain adalah dihentikannya kebijakan PPN-BM yang ditanggung pemerintah untuk pengadaan kendaraan, kenaikan tarif PPN, penyesuaian hargan BBM, penerapan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan sebagainya.

Beberapa kementerian telah memasukan minimal persentase TKDN dalam spesifikasi teknis dalam kebijakannya. Kebijakan tersebut ternyata bisa menjadi kendala dalam proses pengadaan karena terbatasnya produk yang sesuai.

Di sisi lain, permintaan terhadap produk yang sama juga meningkat karena kebijakan sehingga barang baru tersedia dan bisa didapat setelah melewati tahun anggaran. Ini misalnya terjadi dalam proses pengadaan peralatan teknologi informasi.

Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri sehingga mengundur waktu baik untuk konsultasi maupun dispensasi ke kementeriannya. Kesempatan pertama kegiatan/pengadaan seharusnya dapat dimanfaatkan sebelum adanya kebijakan baru yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan seyogyanya memiliki rencana alternatif apabila menemui jalan buntu.

Beberapa kebijakan kecil juga bisa menjadi kendala dalam proses pengadaan. Misalnya saja desain seragam olah raga atau seragam harian suatu instansi. Menunggu selesainya desain, artinya juga menunggu pembelanjaan uang APBN kepada vendor termasuk yang kelasnya kecil.

Kebijakan dalam ruang lingkup yang kecil ini bisa terjadi di banyak instansi sehingga apabila dijumlahkan nilainya sangat signifikan untuk para pengusaha kecil. Kebijakan dalam spesifikasi ini sebaiknya telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan atau di awal tahun anggaran. Membelanjakan di awal tahun ke penyedia dengan kelas usaha kecil membuat peran APBN semakin terasa untuk penggerak perekonomian rakyat.

Komitmen pelaksana anggaran juga merupakan suatu pokok permasalahan dalam penyerapan dan pencapaian output dari APBN. Apapun kendala yang dihadapi, dengan selalu memberi prioritas bagi pelaksanaan APBN yang baik maka nilai maksimal kinerja pelaksanaan anggaran juga dapat diraih dengan maksimal.

Beberapa instansi tidak memiliki petugas dengan pandangan yang baik. Pelaksanaan anggaran hanya dianggap permasalahan di ranah keuangan instansi. Padahal cairnya anggaran dan terlaksananya kegiatan merupakan komitmen dan kontribusi dari semua pihak dalam satu unit instansi.

Beberapa pengelola anggaran juga belum memiliki kompetensi yang standar. Bahkan ada petugas instansi yang merasa pengelolaan anggarannya hanya sebagai tugas sampingan.

Kesadaran petugas pengelola keuangan dan pihak-pihak pada instansi harus ditingkatkan. APBN merupakan alat untuk mencapai visi dan misi dari setiap unit instansi sehingga pengelolaannya juga merupakan bagian dari strategi instansi.

APBN berfungsi sebagai tangan pemerintah untuk dapat mempengaruhi perekonomian. Dalam situasi krisis, APBN telah nyata memberi kontribusinya bagi perekonomian rakyat. Kontribusi APBN dalam bantuan sosial dan Penanganan Covid - Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) adalah di antaranya. Belanja pemerintah yang besar juga ditujukan untuk menggerakan perekonomian rakyat.

Pada akhirnya belanja instansi akan mendekati 100%. Namun belanja instansi di akhir tahun juga sudah diwarnai kenaikan harga yang disebabkan inflasi. Belanja instansi akhir tahun tidak seefisien apabila dilaksanakan awal tahun.

Melihat dari manfaat APBN, belanja pemerintah melalui instansi harus bisa lebih baik lagi. Lebih awal pembelanjaan dilaksanakan maka lebih awal pula gerak ekonomi rakyat akan berjalan. Belanja APBN lebih dari 22.000 instansi di seluruh Indonesia tidak bisa dianggap sepele untuk kesejahteraan rakyat.

Penulis:

Henryco S P Marpaung, S.E.

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang