OPINI: BUMN Perlu Dipimpin Bule?

Liputan6.com, Jakarta - Saya agak "gelagapan" ketika rombongan wartawan tiba-tiba menanyakan apa pendapat saya tentang wacana BUMN dipimpin orang asing. Harap maklum, hari itu saya baru saja menyampaikan topik tentang disruptive leadership dalam sebuah seminar internasional yang dihadiri sejumlah eksekutif asing di Yogyakarta.

Mungkin karena itu, wartawan jadi teringat wacana ini. Tapi saya juga sadar bahwa bangsa ini sedang sensitif sekali terhadap isu pekerja asing.

Walaupun tak tampak eksekutif China, tetapi cukup banyak profesional bule dan India di dalam ruangan. Harap diketahui, karakter profesional asing di seluruh dunia sama: senang menjajaki karir internasional pada perusahaan yang tumbuh, bukan yang bermasalah.

Untuk menangani perusahaan-perusahaan yang tengah bermasalah, ternyata jagonya tetap saja eksekutif-eksekutif kita. Maka kalau sedang bermasalah dan belum rapi manajemennya, jangankan mampu, mau saja mereka (para profesional, terlebih asing) belum tentu.

Lihat saja saat Dubai dilanda krisis keuangan pada 2008. Kota yang terlihat multinasional itu tiba-tiba sepi, mobil mewah milik para profesional ditinggal begitu saja di bandara. Itu juga terjadi di sini pada 1998 bukan? Pemiliknya sudah pindah ke Singapura dan Hongkong.

Menciptakan Keteraturan

Jadi, perjuangan atau ketangguhan menghadapi kesulitan itu ada pada sejumlah corporate leader dalam bangsa kita. Tetapi sebaliknya harus diakui, kita belum begitu tangguh dalam menata keteraturan dan sistem. Itu sebabnya konsultan asing masih menguasai sektor jasa di sini.

Bukan karena kita sulit diatur, melainkan karena kebiasaan atau kekuatan kita adalah bermanuver menghadapi banyak intervensi dan ketidakpastian, khususnya masalah-masalah hukum dan perizinan yang rumit.

Anda tahu sendiri bukan, kita tengah berada di sebuah negeri yang banyak tidak bolehnya. BUMN itu meski milik negara, lebih banyak yang memusuhi dan menghadangnya ketimbang membantu.

Lihat saja, ketika negara-negara tetangga menikmati bandara dan pulau-pulau baru hasil reklamasi, kita malah bertengkar melarangnya. Mau bangun kereta cepat ditakut-takuti bakal merugi; mau bekerjasama dengan China dibilang bakal dikuasai asing. Sinergi dikatakan menghambat swasta.

Giliran melakukan ekspansi pabrik, dikatakan akan merusak sumber mata air. Kalau sudah berhasil lalu dikrikinalisasi. Begitu membentuk holding, dicurigai untuk dijual tanpa melalui parlemen.

Pokoknya, memimpin BUMN di negeri ini banyak hambatannya. Banyak orang berpikir serba negatif yang melihat dengan kacamata buram. Tetapi kalau ia rugi, ia pun habis ditertawakan. Padahal itu semua karena ulah mereka juga yang menguras energi bangsa untuk hal yang tak penting.

Jangan lupa ada banyak orang yang punya kepentingan dan menjadi lobyist, namun tidak mendeklarasikan mewakili siapa. Di luar mereka mengaku sebagai pengamat dan pekerjaannya menakut-nakuti kita, lalu mengadu eksekutif dengan para wakil rakyat, wartawan, LSM bahkan dengan para akademisi.

Ini ditambah lagi dengan sedikit masalah mendasar, yaitu pendidikan yang kurang melatih "deep understanding" dan "classification".

Sedangkan dalam bangsa-bangsa tertentu, pendidikan tidak diberikan seberat di sini, namun mengutamakan pembentukan "executive functioning" sejak usia dini.

Jadi, sejak kecil mereka sudah memiliki keterampilan-keterampilan manajerial seperti pengorganisasian, perencanaan, dan menyusun prioritas, inisiatif dan bertindak, berpikir fleksibel, melakukan evaluasi, pengendalian emosi, dan berpikir sebelum bertindak.

Ini berbeda dengan pendidikan dasar di sini yang sangat mengedepankan pengenalan pada angka dan huruf, pengetahuan dan hafalan. Sementara keterampilan dasar dalam menata diri kurang diberikan.

Karena perbedaan mendasar seperti itu pulalah maka langkah dan tindakan manajerialnya menjadi unik dan berbeda. Ini mengindikasikan rekrutmen berdasarkan nilai raport atau ijazah saja tidak cukup.

Banyak orang pandai yang tak memiliki keterampilan eksekutif dan terperangkap sebagai manusia penumpang yang mendiamkan.

Namun, ini bukan berarti terjadi secara merata. Sebab, banyak juga keluarga Indonesia yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi eksekutif profesional yang memiliki kemampuan menata dan mengorganisir secara strategis.

Namun harus diakui, menata BUMN bukanlah perkara mudah. Siapapun yang berhasil memimpin BUMN pastinya memiliki kualifikasi setingkat di atas perusahaan-perusahaan swasta, atau multinational company yang system dan keteraturan sudah terbentuk.

Jumlah UU yang harus dipatuhi BUMN juga jauh lebih banyak dari yang dihadapi perusahaan-perusahaan swasta. Regulator yang harus dikunjungi secara rutin juga demikian. Banyak sekali.

Asing atau Domestik

Lantas mengapa memperkerjakan CEO asing dan mengapa perusahaan-perusahaan asing justru memilih profesional Indonesia?

Maksud saya, lihat saja Freeport, Unilever, dan Axiata. Sejak awal, Freeport selalu dipimpin bangsa Indonesia dari Mr Ali Budiardjo (1973) sampai mantan KASAU Marsekal Chappy Hakim.

Di Unilever, Anda tentu bisa menyaksikan banyak direktur berkebangsaan Indonesia. Demikian juga dengan perusahaan telco Malaysia, yang sejak 2005 Mengakuisisi XL. Di sana, memang pernah ada CEO asing tetapi justru mengalami kejayaan di tangan lulusan ITB, Hasnul Suhaimi (2006 - 2015).

Saya bisa ceritakan pada Anda perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bertaburan CEO-CEO berkebangsaan Indonesia dan berhasil.

Di Amerika Serikat bahkan ada perusahaan kelas global yang salah seorang komisarisnya adalah putra Aceh lulusan Harvard. Sebelum menjadi komisaris ia adalah CEO di perusahaan yang sama.

Namun beberapa perusahaan Indonesia yang lain, kita mulai bisa menyaksikan mempekerjakan direktur-direktur berkebangsaan asing.

Seorang teman yang bergerak dalam bidang investasi dan infrastruktur mempekerjakan beberapa Ph.D asal Inggris. Susi Air juga sudah lama menggunakan pilot-pilot muda dari Spanyol, Italia, dan New Zealand.

Beberapa konglomerat kita juga mempekerjakan direktur-direktur berkebangsaan Filipina, India, Malaysia, dan Belanda.

Sewaktu saya tanya, mereka semua menjawab enteng. Kalau ada orang lokal yang bagus, kami pasti memakai bangsa sendiri. Masalahnya baru muncul kalau suplay-nya tidak ada.

Supply–Demand eksekutif ini memang selalu jadi masalah. Bukan karena jumlah semata, tetapi juga karena didalamnya ada unsur selera dan harga.

Katakanlah ada begitu banyak calon direktur dari kalangan bangsa sendiri. Namun diketahui tak banyak profesional yang berani mengikuti proses seleksi untuk menjadi eksekutif BUMN. Apalagi kalau mereka dibesarkan dalam keteraturan dan sistem yang mapan.

Lalu yang kedua, harga seorang eksekutif di BUMN itu tidak selalu lebih menarik dari harga yang berlaku dalam rata-rata industri.

Benar, untuk perbankan, telko dan migas, rate BUMN sudah jauh lebih bagus. Tetapi dalam bidang farmasi, logistik, perkebunan dan lain sebagainya, harus diakui masih jauh di bawah rata-rata pasar.

Sementara itu kita juga mengetahui, pada masa-masa tertentu, di pasar tenaga kerja dunia terjadi kelebihan pasokan profesional bidang tertentu. Sebut saja ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa.

Ini mengakibatkan nilai mereka sewaktu-waktu bisa berada di bawah harga yang dinikmati eksekutif lokal.

Informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang mempekerjakan eksekutif asing di sini menyebutkan, gaji profesional asing bisa lebih murah 30 persen dari rata-rata profesional kita. Tambahan pula, mereka sudah merasa senang mendapatkan fasilitas rumah dan pengemudi.

Kontrol Harus Ada di Kita

Sampai di sini mungkin Anda mulai bisa memahami bahwa mengisi jabatan-jabatan strategis, khususnya CEO dan direktur di BUMN bukanlah masalah yang sederhana

Terlepas dari itu semua, kita pun perlu memikirkan bahwa BUMN itu bukan sekedar perusahaan biasa. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari tangan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Jangankan mempekerjakan CEO asing, mempekerjakan CEO kita saja, kalau didapat orang yang rumit, ia bisa saja membuat kita menghadapi banyak kesulitan.

Mereka bisa berlindung bahwa perusahaan mereka adalah Tbk, walaupun pada kenyataannya pemerintah memegang kontrol melalui saham dwi warna (merah - putih).

Tidak jarang juga kita menemukan satu dua eksekutif lokal yang justru membiayai para pelobi untuk menggagalkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketidaksamaan visi ini pada akhirnya dapat menghambat gagasan-gagasan besar pembangunan dan menghambat alignment.

Maka mempekerjakan seorang CEO, apakah dia asing atau lokal perlu mempertimbangkan aspek kontrol tadi.

Saya berpendapat, harus ada mekanisme kontrol, yang mampu membuat para CEO BUMN mampu mengembangkan BUMN yang dipimpinnya menciptakan nilai tambah positif, namun juga mampu menerjemahkan program-program pemerintah di lapangan. Ini berarti harus ada mekanisme kontrol yang memadai.

Namun demikian, penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno belum lama ini, bahkan kalaupun mungkin, gagasan itu paling tinggi hanya akan diberikan untuk mengisi jabatan Komisaris Independen saja, cukup melegakan. Sampai saat ini mungkin baru itu yang bisa kita buka. Itupun harus amat selektif.