OPINI: Pidana bagi Dokter Malapetaka bagi Kemanusiaan

Obyek atau tujuan dokter adalah menolong setiap orang yang datang kepadanya, yang karenanya maka mengandung nilai etika yang luhur. Tidak layak jika disamakan dengan orang yang mengemudikan mobil yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain celaka karena tertabrak.

Tujuan pengemudi tidak mengandung nilai apapun, kecuali nilai yang ada pada dirinya sendiri. Sanksi yang adil bagi kedua jenis ketidaksengajaan tersebut juga niscaya berbeda, yaitu ketidaksengajaan dokter sejatinya masuk dalam ranah perdata sedangkan kealpaan pengemudi tetap masuk ke dalam ranah pidana.

Bagi seorang dokter spesialis yang bersekolah mahal dengan susah payah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan niat mengabdi, sanksi berupa pencabutan ijin praktik oleh pemerintah merupakan lonceng kematian baginya secara perdata.

Sesuai dengan derajat kesalahannya maka pelarangan ijin praktik untuk sesuatu jangka waktu tertentu, juga merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para pasien. Sebaliknya, jika dokter harus bulak-balik dipanggil polisi atau jaksa karena tuduhan pidana malpraktik, berapa banyak orang menderita yang telah terbengkalai ketika pandemi Covid19 melanda kita selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Dengan pola pikir yang demikian niscaya para pengemban fungsi Legislatif dan Eksekutif RI dapat merevisi RUU Omnibuslaw Kesehatan. Revisi tersebut diharapkan dapat memacu para dokter dan tenaga kesehatan untuk berinovasi, sehingga mampu menandingi profesionalisme rekan-rekannya di negara-negara maju.

Sebaliknya, kekhawatiran para dokter dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam 5 (lima) organisasi juga tidak perlu ditunjukkan, dengan rencana demonstrasi besar-besaran pada tanggal 5 Juni 2023 lusa. Aksi demikian hanya menunjukkan sikap non-intelektual, yang justru menimbulkan kerugian sosial di berbagai aspek.

Usulan Guru Besar STHM untuk terbitnya RUU Pengadilan Medis harus diapresiasi sebagai solusi intelektual yang memberlakukan azas penafsiran Lex Specialis derogat legi Generali, asalkan tetap memegang prinsip tidak menimbulkan malapetaka bagi kemanusiaan karena mempidanakan seorang dokter.

Penulis:

AM Hendropriyono*Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

Guru Besar (Emeritus) Universitas Pertahanan RI.

Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).