OPINI: Utak Atik Program Makan Siang Gratis

Pemenuhan gizi bagi anak Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Mengutip temuan dari Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2023, sekitar 65 persen anak sekolah di Indonesia tidak sarapan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) di Indonesia masih tinggi atau sekitar di angka 21,5 persen hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara target di tahun 2024 ini turun menjadi 14 persen.

Tak cukup disitu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, bahwa sebanyak 55 persen anak usia sekolah di Indonesia tidak memahami dengan apa yang dibaca (functionally illiterate). Melihat fakta ini, tentu rasanya apa yang menjadi program Prabowo-Gibran sangat relevan dengan makan siang bergizi gratisnya.

Apalagi tugas mencerdaskan anak bangsa oleh negara adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam preambule "mencerdaskan kehidupan bangsa". Maka program ini adalah manifestasi yang nyata dari aktualisasi tersebut. Terlebih, blueprint kebijakan strategis Visi Indonesia Emas 2045 dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045, salah satu adalah pentingnya mengarusutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi dinamika global (global megatrend).

Makan Bergizi Gratis Gerbang Indonesia Emas 2045

Bila kita tengok di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Jepang dan Korea Selatan. Mereka adalah negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis untuk siswa di sekolah. Mereka menerapkan program ini secara konsisten karena amanat konstitusi mereka. Bahkan, Amerika telah mengundangkan program makan bergizi di tahun 1946 dengan nama UU Makan Siang Nasional (national school lunch act).

Kemudian disusul Jepang dengan UU Program Makan Siang Sekolah (gakkou kyuushoku-hou) di Tahun 1954. Alhasil, seperti yang kita saksikan bersama hari ini. Negara-negara tersebut menjadi negara dengan kualitas SDM unggul dan maju. Menjadi negara dengan perkembangan sains dan teknologi yang pesat dan negara dengan kapitalisasi ekonomi yang besar di kawasannya.

Sementara di Indonesia, program makan bergizi gratis ini baru akan dimulai di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Memang tidak ada kata terlambat sepanjang masih ada peluang untuk membuat program ini dapat berjalan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM bangsa, mengingat pentingnya kecukupan gizi bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Dengan mengurangi kelaparan, program ini akan dapat membantu menurunkan tingkat kekurangan gizi serta stunting di kalangan anak-anak. Anak yang memperoleh asupan pangan yang baik, lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh baik secara fisik, mental dan intelejensia. Makan bergizi gratis juga akan mendorong orang tua, terutama di kalangan keluarga kurang mampu, untuk memastikan anaknya ke sekolah dengan hati yang tenang dan gembira.

Dengan demikian, hal ini kami yakini akan menekan tingkat putus sekolah. Sebab, angka putus sekolah, kebanyakan disebabkan oleh alasan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka putus sekolah untuk jenjang SD mencapai 0, 13 persen pada tahun 2022, meningkat 0, 01 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 0, 12 persen. Pada jenjang SMP, angka putus sekolah tercatat sebesar 1, 06 persen pada tahun 2022, atau naik 0, 16 persen dari tahun sebelumnya 0, 90 persen.

Terlebih lagi, Indonesia akan menyongsong Indonesia satu abad atau 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti. Pada tahun 2045 ini pula Indonesia mendapat limpahan bonus demografi yang mencapai masa ke emasan usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlahnya 70 persen. Maka, momentum inilah yang harus kita perjuangkan untuk mengawal Indonesia mencapai visi Indonesia Emas menjadi negara maju dan unggul.

Banyak pengamat mengatakan bahwa program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran akan menyedot anggaran kurang lebih sebesar Rp 400 trilyun pertahunnya. Jika menggunakan asumsi target sasaran ideal program 82, 9 juta orang mungkin bisa saja membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 300-400 trilyun.

Tapi dari perhitungan dan riset kami dari Paguyuban Pedagang Warteg dan Kakilima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta) dengan perkumpulan Asosiasi Ekonomi Rakyat dan UMKM serta Jakarta Data Konsultama, biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis pada fase pertama adalah sebesar 71-77 trilyun rupiah.

Hal ini senada dengan alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk program makan bergizi gratis sebesar 71 Trilyun rupiah di tahun 2025 nanti. Kajian kami mengasumsikan jika di fase pertama ini, implementasi program menyasar pada skala prioritas umur terlebih dahulu, yakni untuk siswa sekolah PAUD dan setingkatnya yang setara hingga Sekolah Dasar (SD) dan yang setara.

Untuk level PAUD dan setara berjumlah sekitar 4,8 juta anak, TK dan setara 3,7 juta anak, Sekolah Luar Biasa (SLB) berjumlah 158.514 anak, SD dan setara dari kelas 1-3 sejumlah 12,8 juta anak (Sumber: Kemendikbud 2024). Dari perhitungan tersebut, maka terakumulasi total 21, 5 juta anak. Jika perporsi makan anak diasumsikan seharga Rp. 15.000 maka anggaran yang dibutuhkan selama satu tahun adalah 77, 4 trilyun rupiah. 

Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, siapa dan bagaimana mekanisme dan sistem dari program ini? Menurut kami, para pelaku usaha ekonomi menengah, kecil dan mikro (UMKM) sangat penting untuk dilibatkan dalam pengejawantahan program ini. Mereka para asosiasi UMKM Indonesia juga pernah dilibatkan dan berembug dengan Presiden RI pada September 2021 lalu saat membicarakan skema Bantuan Presiden penanggulangan Covid-19 bagi pelaku UMKM.  

Secara umum mereka berpengalaman dalam program makan siang gratis dengan biaya satu porsi Rp. 15.000 yang saat itu pernah dikerjasamakan dengan Kementerian, BUMN, Baznas, dan Lembaga negara lainnya serta swasta dengan jumlah masal saat terjadi pendemi Covid-19 lalu. Implementasi program makan siang gratis bagi masyarakat terdampak Covid-19 saat itu dilakukan dengan beberapa metode; ada yang didistribusikan melalui kanal Kelurahan-RW dan RT, door to door dan sistem scan kupon (via aplikasi).

Dengan kolaborasi Negara-Rakyat/UMKM ini diharapkan akan terjadi titik keseimbangan (equilibrium) ekonomi. Sehingga belanja yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis akan memiliki effek berantai (multiplier effect) terhadap perkembangan ekonomi rakyat dibawah. Pasar-pasar dan UMKM pun akan makin menggeliat tumbuh.

Epilog

Asosiasi dan para pelaku UMKM ini secara umum dan mayoritas telah mendukung dan mengapresiasi program-program Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Maka senyatanya layak mereka terlibat dalam program unggulan yang bersentuhan dengan rakyat langsung.