Pemerintah Jerman Himbau Pabrikan Mobil Pasang Black Box

Liputan6.com, Berlin - Seiring semakin canggihnya teknologi dan berkembangnya performa dari sebuah mobil, mendorong pemerintah Jerman untuk mengeluarkan himbauan kepada pabrikan kendaraan di negara tersebut untuk memasang alat perekam semacam blackbox pada kendaraan yang mereka produksi.

Kebijakan blackbox yang saat ini yang sedang dirumuskan oleh pemerintah Jerman akan membantu pemerintah, produsen mobil dan perusahaan asuransi menentukan apakah sopir harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Kebijakan ini sebenarnya telah lama dipersiapkan oleh pabrikan otomotif terkemuka di Jerman seperti Mercedes Benz dan BMW. Kedua pabrikan tersebut telah mengembangkan teknologi perekam namun tidak dapat memasangnya pada kendaraan yang dipasarkan karena aturan yang masih belum jelas di Jerman, seperti dilansir dari Leftlanenews, Selasa (24/6/2014).

Sistem perekam yang dikembangkan oleh Mercedes dan BMW akan memindai kondisi sekitar kendaraan melaui peranti radar, kamera, dan sensor untuk mengumpulkan informasi penting seperti kecepatan mobil, arah perjalanan, serta waktu kejadian saat kecelakaan.

Meskipun bertujuan positif, rumusan kebijakan ini masih ditentang beberapa pihak karena dikhawatirkan data yang terekam saat terjadi kecelakaan disalahgunakan untuk dijual sebagai bahan membuat iklan. Untuk menjaga privasi dari pengemudi, maka pabrikan tersebut memberikan pilihan untuk tidak menjual informasi saat terjadi kecelakaan tanpa persetujuan mereka.

Vice President Bidang Penelitian dan Pengembangan Volvo, Peter Mertens, berusaha meyakinkan para pemilik kendaraan kalau pihak pabrikan tidak bertujuan untuk mengumpulkan data pribadi pemilik mobil dan menggunakannya untuk tujuan bisnis. Menurut Mertens, tujuan alat perekam ini adalah untuk membuat pengemudi lebih aman saat berkendara.

Pemerintah Jerman saat ini sedang mendiskusikan ide alat perekam pada mobil ini kepada ahli privasi, pengacara, serta perwakilan dari pemilik mobil dan perusahaan asuransi. Ide ini nampaknya hanya tinggal menunggu waktu dari pemerintah Jerman kapan akan disahkan. (Ysp/Gdn)