Merger Renault-Nissan Tidak Direstui Pemerintah Prancis

Liputan6.com, Paris - Kedekatan antara dua pabrikan otomotif Renault dan Nissan rupanya menimbulkan isu tidak sedap. Beredar kabar dua perusahaan beda negara ini akan merger atau melebur jadi satu.

Ternyata, kabar burung ini sukses membuat telinga Pemerintah Prancis panas. Seperti diketahui mereka adalah pemegang saham mayoritas di Renault SA. Menanggapi kabar ini, Manuel Valls selaku Perdana Menteri membantah kemungkinan merger antar dua pabrikan.

"Apa yang kami inginkan adalah untuk melestarikan aliansi. Kami tidak menginginkan merger," tegas Valls seperti dilansir Inautonews, Rabu (11/11/2015).

Ketegangan yang muncul pada pihak pemerintah Prancis tak lain karena CEO Renault-Nissan Alliance, Carlos Ghosn yang tak mengetahui bahwa Pemerintah Prancis telah membeli saham Renault dalam jumlah besar. Saat ini, negara menguasai 19,7 persen saham Renault.

Karena mendapat dukungan dari anggota Dewan Direksi Renault, Ghosn lantas menerapkan hukum Florange, di mana ia menjadi oposisi pemerintah demi menggandeng calon investor yang prospektif. Namun begitu, banyak petinggi perusahaan di Prancis yang menentang penerapan hukum Florange yang dilakukan oleh Ghosn.

Untuk meredam ketegangan, pemerintah telah berjanji akan melepas sejumlah 4,7 persen saham. Penjualan ini akan dilakukan ketika kondisi pasar membaik.

(ysp/sts)