Tidak Hanya Produksi, Indonesia Wajib Punya RnD Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia tidak lama lagi bakal berkembang, dengan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.

Namun, peraturan mobil listrik ini masih menjadi polemik, karena banyak yang menilai jika nantinya peraturan ini disahkan, hanya akan menguntungkan perusahaan otomotif asing di Tanah Air. Dengan pemberian insentif untuk mobil listrik impor, bakal mematikan industri kendaraan listrik nasional, yang sebenarnya bisa dikembangkan pemain lokal.

Dijelaskan Muhammad Nur Yuniarto, Ketua Tim Pengembangan mobil listrik ITS Surabaya, sebelum draft peraturan mobil ramah lingkungan ini disahkan Presiden Joko Widodo, pihaknya diajak untuk memberikan pendapatnya terkait peraturan tersebut, dan memberikan beberapa opsi yang bisa menumbuhkan pemain lokal.

"Sebelum pertemuan kemarin (di Bali), nuansa draft lebih ke arah memfasilitasi perusahaan yang mau jualan kendaraan listrik di Indonesia. Padahal sebenarnya, yang perlu ditumbuhkan industri nasional, supaya manfaatnya besar," jelas Nur saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (25/8/2017).

Lanjut Nur, dengan peraturan yang menguntungkan industri nasional atau pemain lokal, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga pusat pabrikasi dan pengembangan kendaraan listrik.

"Pasar kita besar, dan Thailand sudah mulai produksi kendaraan listrik. Kita seharusnya bersaing dengan Thailand, dan hal tersebut bisa dilakukan kalau kita juga memiliki RnD Center kendaraan listrik," tambah pria ramah ini.

Dengan pemberian insentif yang kurang tepat, potensi pasar akan hilang. Padahal, pemerintah sedang menggenjot pajak dari berbagai sektor, termasuk otomotif dan pasti akan ada sisi lain yang harus diseimbangkan. "Mereka boleh jualan, tapi jangan diberi insentif. Insentif besar, jika ada CKD dan RnD," terangnya.