Program Recall, Produsen Wajib Lapor ke Pemerintah

Recall Mobil — Ilustrasi recall mobil (Foto: http://autobeatinsider.com/)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penarikan kembali untuk perbaikan (recall) terhadap kendaraan yang cacat produksi.

Payung hukum mengenai recall ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33/2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Sebelumnya, payung hukum untuk perlindungan pemilik kendaraan hanya tercantum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjelasan mengenai kewajiban penarikan tersebut tertuang dalam Pasal 79. Berikut poin-poinnya:

1. Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

2. Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Cacat desain; atau

b. Kesalahan produksi.

3. Terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

4. Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal.

5. Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.