Sukses

Pembelian Motor dengan DP Nol Persen Terlalu Berisiko, Ini Alasannya

FIFGroup tidak yakin dan belum memikirkan untuk menyediakan pembiayaan dengan pemberlakuan skema uang muka 0 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemberlakuan down payment (DP) atau uang muka nol (0) persen untuk pembelian kendaraan, baik sepeda motor atau mobil kembali mencuat. Hal tersebut, setelah beberapa waktu lalu Otoritas jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan revisi aturan No.29/POJK.05/2014, tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Menanggapi wacana tersebut, salah satu perusahaan pembiayaan yang berada di bawah Group Astra International (AI), FIFGroup, pihaknya tidak yakin dan belum memikirkan untuk menyediakan pembiayaan dengan pemberlakuan skema uang muka 0 persen.

"Saat memberikan pembiayaan, kita menghitung risiko yang paling terprediksi. Pembiayaan dengan 0 persen jarang kami lakukan, karena regulasinya juga tidak ada," jelas Sutjahja Nugroho, Direktur Human Capital, General Service, and Corporate Communication FIFGroup, saat berbincang dengan wartawan di Media Gathering FIF, belum lama ini.

Lanjut pria yang akrab disapa Nunu ini, jika peraturan DP 0 persen ini diberlakukan, pembeli tidak bakal mudah untuk mengajukan kredit. Pasalnya, pembelian kendaraan tanpa uang muka memiliki risiko yang sangat besar.

"Ketika memutuskan membantu pembiayaan, kami menghitung orang itu mampu dalam mengembalikan pinjaman. Dengan DP kecil sekali atau bahkan 0 persen, berarti angsuran per bulannya akan tinggi sekali, memungkinkan tidak?" tegasnya.

Saksikan Juga Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sementara itu, jika berbicara soal pembiayaan sepeda motor, dan FIFGroup ini memang lembaga pembiayaan yang mendukung penuh penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia.

Dan untuk konsumen roda dua di Indonesia sendiri, tidak semua berasal dari menengah ke atas.

"Target kami di tahun ini, pembiayaan di atas Rp 2 triliun. Realisasinya tahun lalu, sekitar Rp 2,1 triliun, dan kami ingin capai Rp 2,2 triliun," pungkasnya.