Kendaraan Listrik Bisa Menghemat Devisa hingga Rp 798 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di dalam negeri rupanya diklaim dapat menghemat devisa. Jika ekosistem elektrifikasi berhasil dilaksanakan, maka penghematan devisa diperkirakan mencapai sekitar Rp 798 triliun.

Hal ini dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Besaran angka diperoleh, lantaran kendaraan listrik dapat menekan pemakaian BBM. Serta mengurangi ketergantungan pada impor BBM, dengan efisiensi sebesar itu.

Makanya sebagai regulator, Pemerintah mengaku siapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur. Tak lain, agar akselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia berjalan kencang. Untuk itu dibutuhkan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Jokowi meminta agar perencanaan pengembangan kendaraan listrik dilakukan secara terpadu. Juga saling terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan swasta. “Baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya, sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Kita memiliki nikel, kobalt, dan mangan. Itu menjadi sangat penting sekali dalam menyiapkan baterai untuk kendaraan listrik. Sehingga strategi bisnis negara ini harus mulai diatur,” terang Presiden dalam rilis resmi.

Terkait fasilitas fiskal, Menperin mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. “Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menkeu akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” papar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas program kendaraan listrik di kantor Presiden.

Namun realisasi Perpres itu molor. Padahal Menperin menjanjikan akhir 2018 bisa selesai dan langsung tancap gas. Penyusunan dan formulasi Perpres kini masih berlangsung. Regulasi ini penting, sebagai payung hukum pelaku indsutri. Jadi, di dalamnya terkandung persyaratan mengatur siapa saja yang berhak menggunakan fasilitas insentif. Berupa fiskal dan nonfiskal dengan mempertimbangkan TKDN.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: