Banyak Ditentang, Kemenperin Tetap Terbitkan Aturan Pelumas Wajib SNI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomorr 25 Tahun 2018, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pelumas wajib. Peraturan ini, diterapkan untuk meningkatkan daya saing dan utilisasi industri pelumas dalam negeri, sehingga dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pelumas khususnya bagi industri otomotif nasional.

"Regulasi tersebut juga dalam rangka perlindungan konsumen terhadap dampak negatif potensi beredarnya produk pelumas yang bermutu rendah, serta dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha industri pelumas," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com, Senin (25/3/2019).

Lanjut Airlangga, terkait technical barrier to trade, sejak meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization dalam UU Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia harus mampu menghadapi era globalisasi dengan suasana persaingan perdagangan yang ketat. Segala bentuk hambatan perdagangan, khususnya hambatan tarif secara bertahap harus dihilangkan.

"Dewasa ini hanya mekanisme standardisasi dan regulasi teknis yang masih diperbolehkan, dan semata-mata digunakan dalam rangka perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan manusia dan lingkungan," tegasnya.

Dalam implementasi pemberlakuan SNI wajib tersebut, diperlukan ketersediaan infrastruktur penilai kesesuaian seperti Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), dan Laboratorium Pengujian.

Pembangunan LaboratoriumUji PT Surveyor Indonesia, menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur guna penerapan SNI wajib untuk pelumas tersebut.