Tarif Ojek Online Resmi Berubah, Simak Daftarnya

Aturan Ojek Online Terbaru Resmi Dirilis — Pengemudi ojek online menerima penumpang di Jakarta, Selasa (19/3). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan aturan ojek online sudah ditandatangani pada 11 Maret 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tarif baru ojek online akhirnya resmi dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mulai berlaku 1 Mei 2019 mendatang, ketentuan tarif akan dibagi dalam tiga zonasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, untuk Zona I meliputi daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Zona II berada di Jabodetabek, dan Zona III untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku.

"Kenapa Jabodetabek berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek online yang ada, itu sudah jadi kebutuhan primer," katanya di Gedung Karsa Kemenhub, Senin (25/3/2019) seperti dilansir Tekno Liputan6.

Ketentuan tarif ojek online nantinya berlaku nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemenhub akhirnya menetapkan batas tarif atas dan bawah ojek online. Tarif tersebut berbeda di tiga zona wilayah di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Tarif Ojek Online Sesuai Zonasi

Adapun untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal dikenakan Rp 7.000 sampai Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif bawah Zona II adalah Rp 2.100 per km, dengan tarif batas atas Rp 2.600 km. Terakhir pemberlakuan tarif batas bawah Zona III adalah Rp 7.000 sampai Rp 10.000.

Budi menuturkan, ketentuan tarif ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung.

"Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung merupakan biaya tarif jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan dinormakan dalam Surat Keputusan (SK) turunan Peraturan Menteri," tuturnya.

Akan resmi ditandatangani, pihak aplikator ojek online dapat melakukan penyesuaian untuk perhitungan algoritma.

"Kita juga mempertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif baru ini. Jadi, biarlah masyarakat berhitung sendiri dengan adanya keputusan tarif ini," ujar Budi.