Sukses

Samsat Online Nasional Akhirnya Resmi Terwujud

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akhirnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) Samsat Online Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akhirnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) Samsat Online Nasional.

Kerja sama ini, dilakukan bersama Kemendagri, PT Jasa Raharja, Gubernur maupun walikota seluruh wilayah Indonesia dan seluruh Direksi perbankan, Bank Pemerintah, Bank Daerah, Bank Swasta, juga Bank Nasional, serta PT Pos Indonesia.

Dijelaskan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Budi Rahardjo, terwujudnya Samsat Online Nasional memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang mencerminkan good governance service.

"Samsat Online Nasional terwujud berkat sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan antar instansi. Adanya Samsat online akan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya," jelas Budi seperti dilansir laman resmi NTMC Polri, Jumat (5/4/2019).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, penandatanganan kerja sama ini sederhana, namun memiliki implikasi yang luar biasa.

"Hari ini kita memasuki era baru, semua telah diintegrasikan, teknologi kini memfasilitasi masyarakat. Semua terobosan pada ujungnya untuk masyarakat. Kita berharap integrasi ini memberikan pelayanan dan memiliki pertanggungjawaban yang lebih baik." tambah Anies di tempat yang sama.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri, penandatanganan MOU dan PKS Samsat Online Nasional 2019 ini sangatlah penting dan menjadi momentum yang sangat membanggakan.

"Hari ini kita optimis memasuki era digital, dan dengan harapan hal ini betul-betul dapat bermanfaat untuk masyarakat serta semata-mata untuk Indonesia." tambah Kakorlantas .

Perlu diketahui, penandatangan MOU dan PKS Kerja sama Samsat Online Nasional 2019 akan ditandatangani langsung oleh seluruh instansi yang terlibat di 34 seluruh Wilayah Provinsi Indonesia.

Â