Setelah Perpres, PPnBM Kendaraan Listrik Disahkan Sebelum Ganti Kabinet?

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) terkait perkembangan kendaraan listrik sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, payung hukum untuk mobil dan motor ramah lingkungan ini juga terdapat revisi Peraturan Pemerintah (PP) soal harmonisasi Pajak penjualan atas Barang mewah (PPnBM), yang belum disahkan.

Nantinya, dalam skema PPnBM baru tersebut, pajak kendaraan tidak hanya dilihat dari kapasitas mesin, tapi juga konsumsi bahan bakar dan emisi yang dihasilkan. Dengan begitu, mobil listrik yang pastinya lebih hemat dan tanpa emisi ini bisa mendapatkan insentif pajak 0 persen.

Dijelaskan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, PPnBM saat ini sudah diselesaikan antar kementerian terkait, dan bahkan sudah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi sebenarnya, PPnBM inni salah satu yang sedang ditunggu oleh industri otomotif, terutama untuk mengejar produksi kendaraan listrik pada 2021," jelas Airlangga saat ditemui di pabrik Wuling, Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.

Lanjutnya, draft PPnBM ini sejatinya sudah tidak ada yang harus diubah, dan semua kementerian terkait sudah tanda tangan. Namun, sang menteri belum bisa memberikan informasi detail, kapan peraturan pajak baru tersebut disahkan.

"Ya tahun ini lah. kita tinggal tunggu finalisasinya," pungkas Airlangga saat ditanya kapan PPnBM baru ini resmi dikeluarkan.