Bandara Soekarno-Hatta Akan Dilengkapi Pengecasan Mobil Listrik

Kerja sama ini merupakan bagian dari total 20 penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PLN dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik nasional. Sebagai pilot project, bandara Angkasa Pura II yang pertama kali akan mengoperasikan infrastruktur SPKLU itu adalah Soekarno-Hatta.

"Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang setiap hari sekitar 200.000 orang dan pekerja mencapai 50.000 orang, kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya," imbuhnya.

Awaluddin menjelaskan, Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana kerja sama ini. Setelah nota kesepahaman ini, maka Angkasa Pura II dan PLN antara lain akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara.

Seperti diketahui, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara. Seperti taksi listrik Tesla, BYD milik Blue Bird, Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.

Selain itu, Angkasa Pura II juga mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan pembahasan detail dengan pemangku kepentingan yang melakukan penandatanganan MoU ini akan dilakukan maksimal dalam waktu satu bulan. Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.

Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan stasiun pengisian daya di fasilitas pelayanan publik. "Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging," ujar Sripeni.

Sumber: Merdeka.com